Tolak Revisi UU KPK, Jokowi Ingin Kembali Rebut Hati Publik

Senin, 22 Juni 2015 - 06:05 WIB
Tolak Revisi UU KPK,...
Tolak Revisi UU KPK, Jokowi Ingin Kembali Rebut Hati Publik
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Dinilai, sikap itu diambil setelah mendengar sikap masyarakat secara umum.

Jokowi pernah menolak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri setelah dikritik oleh masyarakat. Waktu itu Budi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

"Kalau kasus BG yang jadi rujukan, maka penolakan Jokowi terhadap usulan revisi UU KPK bisa jadi karena mempertimbangkan kehendak/aspirasi publik yang cenderung menolak," kata Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro saat dihubungi Sindonews, Minggu 21 Juni 2015.

Menurutnya, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berupaya mempertahankan nama baiknya setelah KPK dan Polri terlibat konflik waktu itu. Apalagi, kinerja pemerintah saat ini kurang memuaskan masyarakat.

"Dengan reputasi/kinerja pemerintahannya yang kurang moncer selama delapan bulan ini, Jokowi berkepentingan mengembalikan kepercayaan publik yang menurun sejak konflik Polri-KPK merebak," tegasnya

PILIHAN:

Jokowi Tolak Revisi UU KPK, Ruki: Saya Suka Sekali

Menko Polhukam: Pemerintah Tidak dalam Posisi Perlemah KPK
(kri)
Berita Terkait
Lengkap! Kronologi UU...
Lengkap! Kronologi UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK hingga Pernyataan Terbaru Jokowi yang Picu Polemik
Janji Kuatkan Komisi...
Janji Kuatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ganjar Buka Peluang Revisi Kembali UU KPK
Pimpinan DPR Ungkap...
Pimpinan DPR Ungkap Tak Ada Usulan Bahas Revisi UU KPK
Revisi UU KPK Dinilai...
Revisi UU KPK Dinilai Langgar Asas Pembentukan Undang-Undang
KPK Gaet 4 Kementerian...
KPK Gaet 4 Kementerian dan KSP Teken Komitmen Pencegahan Korupsi
Pengalihan Status Jadi...
Pengalihan Status Jadi ASN, Wadah KPK Sebut Buntut dari Revisi UU KPK
Berita Terkini
Siap Hadapi Persidangan,...
Siap Hadapi Persidangan, Gus Yaqut: Ungkap Mana yang Benar dan Salah
Kemendukbangga Perkuat...
Kemendukbangga Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Bonus Demografi dan Penurunan Stunting
Akan Atur Royalti Dalam...
Akan Atur Royalti Dalam UU, Baleg DPR: Karya Jurnalistik juga Miliki Hak Cipta
HNSI Nilai Kebijakan...
HNSI Nilai Kebijakan BBM Khusus Nelayan Bukti Keberpihakan Presiden Prabowo
Dakwaan dr Tifa dan...
Dakwaan dr Tifa dan Batas Negara Memidanakan Pendapat di Dialog Televisi
Mahfud MD Ungkap Skenario...
Mahfud MD Ungkap Skenario Eks Jampidsus Ajukan Praperadilan dan Berakhir Menang
Infografis
Presiden Jokowi: Parpol...
Presiden Jokowi: Parpol Harus Hati-hati Pilih Capres dan Cawapres
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved