Demi Perbaikan, JK Sepakat UU KPK Direvisi

Sabtu, 20 Juni 2015 - 19:31 WIB
Demi Perbaikan, JK Sepakat...
Demi Perbaikan, JK Sepakat UU KPK Direvisi
A A A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengisyaratkan persetujuannya terhadap rencana revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut JK, polemik yang terjadi di masyarakat menanggapi usulan revisi UU KPK terlalu berlebihan. JK menilai, upaya revisi hanya memiliki satu tujuan, yakni memperbaiki kerja pemberantasan korupsi di Indonesia.

"(Usulan revisi UU KPK) tidak berbeda paham, tujuanya sama. Kadang-kadang ya cara bicaranya beda, tujuannya sama, perbaikan," ungkap JK pada acara buka bersama Partai Nasdem di bilangan Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (20/6/2015).

Senada dengan JK, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan, setuju UU KPK direvisi. Perbaikan terhadap sejumlah pasal, dapat dilakukan jika memiliki dampak positif bagi penegakan hukum di Indonesia.

"Kalau sifatnya untuk perbaikan kenapa tidak. Perbaikan UU itu dirasakan bisa diperbaiki untuk kebukaan dan penegakan hukum di negeri ini," tandas Paloh.

Pilihan:

KPK Vonis 4 Pejabat Musi Banyuasin Jadi Tersangka

Awas, El Nino Ganggu Indonesia Hingga November
(maf)
Berita Terkait
Lengkap! Kronologi UU...
Lengkap! Kronologi UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK hingga Pernyataan Terbaru Jokowi yang Picu Polemik
Janji Kuatkan Komisi...
Janji Kuatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ganjar Buka Peluang Revisi Kembali UU KPK
Pimpinan DPR Ungkap...
Pimpinan DPR Ungkap Tak Ada Usulan Bahas Revisi UU KPK
Revisi UU KPK Dinilai...
Revisi UU KPK Dinilai Langgar Asas Pembentukan Undang-Undang
KPK Gaet 4 Kementerian...
KPK Gaet 4 Kementerian dan KSP Teken Komitmen Pencegahan Korupsi
Pengalihan Status Jadi...
Pengalihan Status Jadi ASN, Wadah KPK Sebut Buntut dari Revisi UU KPK
Berita Terkini
KontraS Kritik Tuntutan...
KontraS Kritik Tuntutan 2,5 Tahun Penjara untuk Terdakwa Penyiraman Andrie Yunus
Revisi UU Polri, Menteri...
Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil
Film Pesta Babi Bergeser...
Film Pesta Babi Bergeser dari Kritik Sosial Jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua
KPK Angkut Moge, Mobil...
KPK Angkut Moge, Mobil Mewah, dan Sepeda usai Geledah Rumah Silmy Karim
Ancam 6 Juta Tenaga...
Ancam 6 Juta Tenaga Kerja, Wacana Kemasan Polos Harus Dibatalkan
DPR Minta KAI Bereskan...
DPR Minta KAI Bereskan Dulu Konektivitas Sebelum Bangun Jalur Kereta Aceh-Lampung
Infografis
Profil Abdul Wahid yang...
Profil Abdul Wahid yang Terjaring OTT KPK, Baru 8 Bulan Jadi Gubernur Riau
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved