Soal Revisi UU, DPR Ingin KPK Lebih Kuat

Jum'at, 19 Juni 2015 - 12:47 WIB
Soal Revisi UU, DPR...
Soal Revisi UU, DPR Ingin KPK Lebih Kuat
A A A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar revisi Undang-Undang (UU) KPK ditunda karena harus melakukan sinkronisasi UU lainnya seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP dan KUHAP).

Menyikapi hal itu, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan pihaknya menerima usulan-usulan terkait revisi UU, termasuk KUHP dan KUHAP. Menurut dia, revisi kedua undang-undang tersebut akan memperkuat supremasi hukum khususnya di KPK.

"Nah, untuk itu, kita serahkan semuanya kepada pihak Badan Legislasi (Baleg) dan pemerintah, kita lihat perkembangannya nanti," ujar Setya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Dia meyakini pemerintah dan DPR akan mencari jalan terbaik agar KPK lebih kuat. Oleh karena itu, dia meminta semua pihak menunggu dengan sabar perkembangan dari usulan-usulan tersebut.

"Semuanya saya harapkan semuanya sabar menunggu semuanya sebaik-baiknya lah," jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Setya mengatakan, surat terkait dengan revisi KUHP, KUHAP dan UU KPK baru diterima oleh pemimpin DPR. Dia mengaku akan terus mempelajari substansi dari usulan-usulan yang masuk kepada pihaknya.

"Bagaimana supaya KPK ini lebih baik dan memberikan kontribusi yang besar buat kepentingan bangsa dan negara khususnya berkaitan dengan masalah korupsi," tutur Setya.


PILIHAN :


Taufiequrachman Ruki Setuju UU KPK Direvisi

Eks Penasihat KPK Minta Penyadapan Diatur UU
(dam)
Berita Terkait
Lengkap! Kronologi UU...
Lengkap! Kronologi UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK hingga Pernyataan Terbaru Jokowi yang Picu Polemik
Janji Kuatkan Komisi...
Janji Kuatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ganjar Buka Peluang Revisi Kembali UU KPK
Pimpinan DPR Ungkap...
Pimpinan DPR Ungkap Tak Ada Usulan Bahas Revisi UU KPK
Revisi UU KPK Dinilai...
Revisi UU KPK Dinilai Langgar Asas Pembentukan Undang-Undang
KPK Gaet 4 Kementerian...
KPK Gaet 4 Kementerian dan KSP Teken Komitmen Pencegahan Korupsi
Pengalihan Status Jadi...
Pengalihan Status Jadi ASN, Wadah KPK Sebut Buntut dari Revisi UU KPK
Berita Terkini
Kejagung Pelajari Alat...
Kejagung Pelajari Alat Bukti Kasus Febrie Adriansyah dari Polri
MAKI Sebut Pelimpahan...
MAKI Sebut Pelimpahan Penanganan Perkara Febrie Ardiansyah Tabrak KUHAP Baru
Lantik Pengurus Golkar...
Lantik Pengurus Golkar Aceh, Bahlil Instruksikan Konsolidasi dan Tambah Kursi Legislatif
Belum Ditahan, di Mana...
Belum Ditahan, di Mana Febrie Adriansyah usai Jadi Tersangka Korupsi?
ASN Diizinkan Antar...
ASN Diizinkan Antar Anak di Hari Pertama Sekolah, Menteri PANRB: Tak Boleh Mengurangi Kualitas Pelayanan Publik
30 Pati TNI AU Naik...
30 Pati TNI AU Naik Pangkat, Danlanud Sultan Hasanuddin Pecah Bintang
Infografis
Ukraina Butuh 128 Jet...
Ukraina Butuh 128 Jet Tempur jika Ingin Lebih Superior dari Rusia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved