Pemprov DKI Tidak Punya Solusi
Pemprov DKI Tidak Punya Solusi
A
A
A
JAKARTA - Kawasan Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat kembali semrawut. Berkali-kali ditertibkan, kesemrawutan kembali muncul. Pemprov DKI Jakarta juga belum punya solusi untuk mengatasi hal tersebut.
Pemprov DKI Jakarta belum punya jurus jitu bagaimana menertibkan pedagang kaki lima (PKL), angkutan umum, dan angkutan bongkar muat barang. Mereka ini penyebab utama kesemrawutan pasar niaga terbesar se-Asia tersebut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui keberadaan PKL, angkutan umum, dan angkutan bongkar muat barang di Tanah Abang sudah sangat mengganggu serta mengacaukan aktivitas.
Apalagi menjelang Ramadan ini, para PKL sudah kembali bermunculan memenuhi bahu jalan. Sejauh ini Pemprov DKI Jakarta hanya mampu menertibkan dengan tindakan tegas. ”Kalau solusi relokasi, silakan wali kota cari tempat. Kami mau itu PKL, angkutan umum, atau bongkarmuat barangditertibkan dan ditindak tegas sajalah,” kata Ahok di Balai Kota kemarin.
Ahok menuturkan, pada dasarnya dia ingin menolong PKL dengan menyediakan tempat berdagang. Tentunya tempat itu tidak boleh sembarangan dan merugikan orang lain serta membuat kepadatan arus lalu lintas. ”Jakarta ini mudah mau cari uang asal ada tempat. Tapi, kamu enggak bisa dong manfaatkan tempat yang merugikan orang lain dan buat macet. Kalau Anda menzalimi hak orang itu, bukan dizalimi namanya, tapi Anda brengsek. Itu yang kita lawan,” tegasnya.
Menjelang Ramadan aktivitas di sekitar Pusat Grosir Tanah Abang menggeliat. Puluhan PKL kembali memenuhi sisi jalan dan trotoar hampir di seluruh jalan lingkar Tanah Abang, mulai dari Jalan KH Mas Mansyur sekitar Blok A dan Blok B, Jalan Fachrudin, dan sepanjang Jalan Jatibaru hingga Jalan Jatibunder sekitar Blok G. Lokasi paling padat PKL berada di Jalan Jatibaru, tepatnya di sekitar Stasiun Tanah Abang, hingga kawasan ruko Jalan Jatibaru 4.
Seluruh trotoar dan bahu jalan disulap menjadi etalase. Mereka yang memenuhi lokasi tersebut beralaskan terpal, bergerobak, sampai memasang tenda. Para PKL yang didominasi pedagang pakaian, sepatu, sandal, perlengkapan muslim, ataupun makanan itu terlihat tenang walaupun banyak pejalan kaki mengeluhkan keberadaan mereka.
Angkutan umum yang berpangkal sembarangan dan proses bongkar muat barang membuat pemandangan di Tanah Abang semakin ruwet. Ironisnya, tidak terlihat petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang menertibkan angkutan umum maupun Satpol PP yang menghalau para pedagang.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santosa mengaku siapterusmenertibkanpara PKL di kawasan Tanah Abang. Sejak kemarin pihaknya tengah menurunkan 100 personel untuk menindak tegas para PKL yang mengganggu arus lalu lintas dan pengguna jalan. ”Mereka ini akan diturunkan selama tiga kali seminggu agar penertiban terlihat efektif,” jelasnya.
Kesiapan itu pun dinyatakan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub DKI Jakarta Enrico. Menurutnya, segala hal yang mengganggu kelancaran lalu lintas akan ditindak tegas dengan penilangan dan penghentian operasi. ”Kami sudah berkoordinasi dan siap untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas. Kalau angkutan bongkar muat barang, kan sudah ada surat keputusan kementerian. Jadi kami rasa mereka sudah mengerti,” ucapnya.
Bima setiyadi
Pemprov DKI Jakarta belum punya jurus jitu bagaimana menertibkan pedagang kaki lima (PKL), angkutan umum, dan angkutan bongkar muat barang. Mereka ini penyebab utama kesemrawutan pasar niaga terbesar se-Asia tersebut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui keberadaan PKL, angkutan umum, dan angkutan bongkar muat barang di Tanah Abang sudah sangat mengganggu serta mengacaukan aktivitas.
Apalagi menjelang Ramadan ini, para PKL sudah kembali bermunculan memenuhi bahu jalan. Sejauh ini Pemprov DKI Jakarta hanya mampu menertibkan dengan tindakan tegas. ”Kalau solusi relokasi, silakan wali kota cari tempat. Kami mau itu PKL, angkutan umum, atau bongkarmuat barangditertibkan dan ditindak tegas sajalah,” kata Ahok di Balai Kota kemarin.
Ahok menuturkan, pada dasarnya dia ingin menolong PKL dengan menyediakan tempat berdagang. Tentunya tempat itu tidak boleh sembarangan dan merugikan orang lain serta membuat kepadatan arus lalu lintas. ”Jakarta ini mudah mau cari uang asal ada tempat. Tapi, kamu enggak bisa dong manfaatkan tempat yang merugikan orang lain dan buat macet. Kalau Anda menzalimi hak orang itu, bukan dizalimi namanya, tapi Anda brengsek. Itu yang kita lawan,” tegasnya.
Menjelang Ramadan aktivitas di sekitar Pusat Grosir Tanah Abang menggeliat. Puluhan PKL kembali memenuhi sisi jalan dan trotoar hampir di seluruh jalan lingkar Tanah Abang, mulai dari Jalan KH Mas Mansyur sekitar Blok A dan Blok B, Jalan Fachrudin, dan sepanjang Jalan Jatibaru hingga Jalan Jatibunder sekitar Blok G. Lokasi paling padat PKL berada di Jalan Jatibaru, tepatnya di sekitar Stasiun Tanah Abang, hingga kawasan ruko Jalan Jatibaru 4.
Seluruh trotoar dan bahu jalan disulap menjadi etalase. Mereka yang memenuhi lokasi tersebut beralaskan terpal, bergerobak, sampai memasang tenda. Para PKL yang didominasi pedagang pakaian, sepatu, sandal, perlengkapan muslim, ataupun makanan itu terlihat tenang walaupun banyak pejalan kaki mengeluhkan keberadaan mereka.
Angkutan umum yang berpangkal sembarangan dan proses bongkar muat barang membuat pemandangan di Tanah Abang semakin ruwet. Ironisnya, tidak terlihat petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang menertibkan angkutan umum maupun Satpol PP yang menghalau para pedagang.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santosa mengaku siapterusmenertibkanpara PKL di kawasan Tanah Abang. Sejak kemarin pihaknya tengah menurunkan 100 personel untuk menindak tegas para PKL yang mengganggu arus lalu lintas dan pengguna jalan. ”Mereka ini akan diturunkan selama tiga kali seminggu agar penertiban terlihat efektif,” jelasnya.
Kesiapan itu pun dinyatakan Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub DKI Jakarta Enrico. Menurutnya, segala hal yang mengganggu kelancaran lalu lintas akan ditindak tegas dengan penilangan dan penghentian operasi. ”Kami sudah berkoordinasi dan siap untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas. Kalau angkutan bongkar muat barang, kan sudah ada surat keputusan kementerian. Jadi kami rasa mereka sudah mengerti,” ucapnya.
Bima setiyadi
(bbg)
Explore More