SP3 Ditolak, BW Akan Ajukan Praperadilan Lagi

Rabu, 27 Mei 2015 - 09:36 WIB
SP3 Ditolak, BW Akan...
SP3 Ditolak, BW Akan Ajukan Praperadilan Lagi
A A A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto akan kembali mengajukan gugatan praperadilan setelah Bareskrim Polri menolak menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasusnya.

Kuasa hukum BW, Muji Kartika Rahayu, menyatakan pihaknya hari ini akan melakukan rapat koordinasi untuk menentukan sikap atas pengajuan kembali gugatan praperadilan tersebut. ”Saat kita mencabut gugatan praperadilan, hari itu juga kita layangkan surat ke Polri agar diterbitkan SP3 perkara BW. Tapi Polri selalu begitu, tidak pernah menanggapi,” ungkap Muji Kartika Rahayu saat dimintai konfirmasi KORAN SINDO kemarin.

Dalam rapat koordinasi itu, tim akan membicarakan strategi dan sejumlah alternatif untuk menghadapi proses hukum BW. Salah satunya, menurut Muji, tim akan mempertimbangkan untuk mengubah status termohon dalam gugatan tersebut. ”Bisa saja nanti termohonnya adalah kejaksaan,” katanya.

Di saat tim kuasa hukum BW tengah mempertimbangkan untuk mengajukan kembali gugatan praperadilan, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah menyatakan berkas perkara BW P-21 alias lengkap. Kapuspenkum Kejagung Tony Tribagus Spontana mengatakan, langkah hukum selanjutnya adalah penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik Bareskrim kepada penuntut umum. Mengenai kapan penyerahan itu dilakukan, menurut Tony, itu terserah penyidik. Hari ini (kemarin) juga Kejagung melayangkan surat pemberitahuan ke Bareskrim.

Mengenai penetapan P-21 terhadap berkas BW, Muji Kartika Rahayu menyatakan kliennya belum menerima surat pemberitahuan resmi dari Kejagung. Meski sudah dinyatakan P-21, menurut Muji, itu tidak berpengaruh terhadap rencana tim kuasa hukum untuk mengajukan kembali gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Victor Edison Simanjantuk mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti penetapan P- 21 berkas BW dari Kejagung.

Jika surat pemberitahuan resmi soal kelengkapan berkas BW sudah diterima, penyidik akan segera melakukan pelimpahan tahap II, yaitu menyerahkan tersangka beserta barang bukti ke penuntut umum.

Khoirul muzzaki
(ars)
Berita Terkait
PBH Diharapkan Memiliki...
PBH Diharapkan Memiliki Peran Lebih dalam Mengedukasi Masyarakat di Bidang Hukum
Usai Dieksekusi Cambuk,...
Usai Dieksekusi Cambuk, Terpidana Pelanggar Syariat Islam Ini Tersungkur
Buka Mubes Gakum Kosgoro...
Buka Mubes Gakum Kosgoro 57, Agung Laksono Minta Hukum Tak Hanya Tajam ke Bawah Saja
Pembukaan Kantor Hukum...
Pembukaan Kantor Hukum Samara, Barita: Komjak RI Konsisten Jalankan Pegawasan Demi Tegaknya Keadilan
Apa Saja Jenis Tata...
Apa Saja Jenis Tata Hukum yang Ada di Indonesia? Berikut Penjabarannya
Pembagian Macam-Macam...
Pembagian Macam-Macam Hukum di Indonesia
Berita Terkini
Nanik S Deyang Diangkat...
Nanik S Deyang Diangkat sebagai Kepala BGN Gantikan Dadan Hindayana, Dasco: Pilihan yang Tepat
Trimedya Panjaitan Sebut...
Trimedya Panjaitan Sebut RUU HPI Sejalan dengan Semangat Prabowo Perkuat Posisi Hukum Indonesia
Kepala BGN Diganti,...
Kepala BGN Diganti, Istana Pastikan Program MBG Tidak Terganggu
Pemeriksaan Lanjutan...
Pemeriksaan Lanjutan Kasus Kuota Haji, Pengacara Gus Yaqut Sebut Tak Ada Konfirmasi Aliran Dana
Dadan Hindayana Dicopot...
Dadan Hindayana Dicopot dari Kepala BGN, Dasco Puji Pemerintah Dengar Aspirasi Masyarakat
Profil Nanik S Deyang,...
Profil Nanik S Deyang, Kepala BGN Pengganti Dadan Hindayana
Infografis
Negara NATO Ini Klaim...
Negara NATO Ini Klaim akan Diinvasi Rusia dalam Beberapa Tahun
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved