Politikus PDIP Akui Produktivitas DPR Rendah Terkait UU
Selasa, 26 Mei 2015 - 14:53 WIB
Politikus PDIP Akui Produktivitas DPR Rendah Terkait UU
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyatakan setuju jika masa reses para anggota DPR dipersingkat.
Alasannya kata Masinton, agar para legislator menjadi lebih produktif dalam membuat produk perundang-undangan.
"Kita setuju sekali agar produktifitas DPR dalam membahas dan menyelesaikan RUU (Rancangan Undang-undang) bisa selesai dengan target waktu," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2015).
"Secara kasat mata yang dipandang masyarakat adalah produk legislasi. Kan lucu kalau legislator tapi molor dalam membuat perundang-undangan," imbuhnya.
Menurutnya, ini tidak berlebihan jika melihat fakta rendahnya produktifitas anggota DPR periode 2014-2019. Hingga memasuki Masa Sidang IV, DPR baru menyelesaikan dua dari 37 UU yang menjadi prioritas atau Prolegnas tahun 2015.
"Masa reses tidak perlu lama-lama waktunya. Tentu pekerjaan (membahas UU) ini bukan hanya selesai. Tetapi juga harus memenuhi aspek yuridis dan aspek kualitas dari sebuah undang-undang," ucap Masinton.
Selain mempercepat masa reses, Masinton juga mengusulkan agar Badan Legislatif (Baleg) melakukan terobosan dalam mengidentifikasi persoalan krusial dalam sebuah RUU.
"Pembahasan di Baleg harus ada terobosan. Misal ada klasifikasi mana pasal krusial dan maana yang tidak krusial. Kalau yang krusial segera bentuk tim antar fraksi sesuai dengan komisi tersebut," tandas Masinton.
Alasannya kata Masinton, agar para legislator menjadi lebih produktif dalam membuat produk perundang-undangan.
"Kita setuju sekali agar produktifitas DPR dalam membahas dan menyelesaikan RUU (Rancangan Undang-undang) bisa selesai dengan target waktu," kata Masinton di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2015).
"Secara kasat mata yang dipandang masyarakat adalah produk legislasi. Kan lucu kalau legislator tapi molor dalam membuat perundang-undangan," imbuhnya.
Menurutnya, ini tidak berlebihan jika melihat fakta rendahnya produktifitas anggota DPR periode 2014-2019. Hingga memasuki Masa Sidang IV, DPR baru menyelesaikan dua dari 37 UU yang menjadi prioritas atau Prolegnas tahun 2015.
"Masa reses tidak perlu lama-lama waktunya. Tentu pekerjaan (membahas UU) ini bukan hanya selesai. Tetapi juga harus memenuhi aspek yuridis dan aspek kualitas dari sebuah undang-undang," ucap Masinton.
Selain mempercepat masa reses, Masinton juga mengusulkan agar Badan Legislatif (Baleg) melakukan terobosan dalam mengidentifikasi persoalan krusial dalam sebuah RUU.
"Pembahasan di Baleg harus ada terobosan. Misal ada klasifikasi mana pasal krusial dan maana yang tidak krusial. Kalau yang krusial segera bentuk tim antar fraksi sesuai dengan komisi tersebut," tandas Masinton.
(maf)
