Ahok Akui Penyerapan
Rabu, 13 Mei 2015 - 10:38 WIB
Ahok Akui Penyerapan
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pembangunan fisik di DKI Jakarta tahun ini terpaksa dialokasikan pada anggaran 2016. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pun mengakui penyerapan anggaran tahun ini rendah.
Selain keterbatasan waktu, kinerja pegawai negeri sipil (PNS) pun menjadi penyebab batalnya pembangunan fisik tahun ini. Ahok menjelaskan, rendahnya penyerapan anggaran akibat penerapan e-budgeting. Sistem ini digunakan sebagai langkah penerapan transparansi anggaran.
Selama ini dia melihat banyak PNS DKI Jakarta yang tidak bersungguh-sungguh menggunakan anggaran untuk pembangunan. Selama dia memimpin Ibu Kota, bahkan tidak ada perubahan signifikan dalam kinerja PNS. Misalnya saja dalam kegiatan lelang yang dilakukan sejak tahun lalu. Menurut Ahok, karena sudah terbiasa melakukan kecurangan saat pengadaan, banyak PNS tidak mengerti cara membuat dokumen lelang.
Apalagi saat ini sudah diberlakukan sistem e-budgeting yang membuat PNS dan oknum lainnya tidak bisa melakukan pengadaan macam-macam. ”Makanya sekarang 60-70% mereka tidak bisa bikin di dokumen lelang. Santai saja. Anggaran tidak terserap, biar saja. Saya kan udah punya SKPD yang jujur dan baik. Setiap bulan akan kita lakukan evaluasi dan kalau enggak benar ya udah pecat aja,” katanya kemarin.
Sebelumnya Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI Jakarta Irvan Amtha mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya baru menyelesaikan lelang empat kegiatan yang diajukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/ unit kerja perangkat daerah (UKPD). Empat kegiatan tersebut yakni dua di Dinas Pendidikan, satu di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta satu di Kantor Pengelola Taman Margasatwa.
Empat kegiatan tersebut bukanlah lelang fisik, sebatas konsultan perencanaan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budihartono mengatakan, melihat progres lelang kegiatan yang dilakukan SKPD/UKPD saat ini, Pemprov DKI terpaksa harus mencoret dan mengalokasikan anggaran ke dalam anggaran perubahan dan tahun anggaran 2016. Ini dilakukan karena keterbatasan waktu dan lambatnya kinerja PNS dalam melakukan proses lelang.
”Seharusnya tanpa menunggu anggaran cair, SKPD sudah bisa mengusulkan kegiatannya pada Januari lalu dengan menyebutkan klausul dalam kontrak kalau lelang tunggu APBD cair. Jadi jangan tunggu cair baru mengusulkan,” kata Heru Budihartono. Heru menjelaskan, sejumlah kegiatan yang belum diusulkan dan tidak dilelang akan dimasukkan kembali ke dalam anggaran perubahan.
Sementara pembangunan fisik seperti pembangunan rumah susun, gelanggang olahraga (GOR), renovasi kantor kecamatan, underpass, dan flyover tidak sebidang perlintasan kereta api seperti di Cipinang Lontar, Bintaro, serta Jalan Panjang dipindahkan ke dalam tahun anggaran 2016.
Namun, mantan Wali Kota Jakarta Utara itu optimistis ribuan kegiatan yang sudah diusulkan dalam kegiatan lelang akan rampung dalam waktu dekat. ”Kan sekarang unit lelang di masing-masing wilayah sudah ada, ditambah di Jati Baru. Jadi, jumlahnya tujuh kelompok kerja lelang.
Kalau masingmasing tangani lima kegiatan satu hari, saya rasa ribuan kegiatan yang sudah masuk lelang bisa dirampungkan hingga akhir bulan ini,” ungkapnya. Untuk memastikan penyerapan anggaran dan kegiatan terlaksana dengan baik, Heru akan mengevaluasi kinerja PNS. Saat ini pihaknya bahkan meminta seluruh SKPD/UKPD membuat surat pernyataan secara mutlak menyangkut pertanggungjawabannya dalam penggunaan anggaran.
Heru memastikan tahun ini Pemprov DKI Jakarta akan banyak kehilangan pejabat eselon II, III, dan IV. Khususnya pejabat yang belum mengusulkan kegiatan lelang serta sengaja memperlambat kegiatan lelangnya. Ketika ditanya apakah salah satu pejabatnya berada di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub), Heru tidak membantah. ”Untuk eselon II salah satunya di sana.
Tapi, ada juga yang eselon III dan IV, bahkan ada juga yang tidak mau membuat surat pernyataan mutlak. Saya aja tanda tangan pernyataan mutlak kepada pemerintah pusat untuk pembangunan MRT. Masak untuk kegiatan mereka tidak mau?” ungkapnya.
Bima setiyadi
Selain keterbatasan waktu, kinerja pegawai negeri sipil (PNS) pun menjadi penyebab batalnya pembangunan fisik tahun ini. Ahok menjelaskan, rendahnya penyerapan anggaran akibat penerapan e-budgeting. Sistem ini digunakan sebagai langkah penerapan transparansi anggaran.
Selama ini dia melihat banyak PNS DKI Jakarta yang tidak bersungguh-sungguh menggunakan anggaran untuk pembangunan. Selama dia memimpin Ibu Kota, bahkan tidak ada perubahan signifikan dalam kinerja PNS. Misalnya saja dalam kegiatan lelang yang dilakukan sejak tahun lalu. Menurut Ahok, karena sudah terbiasa melakukan kecurangan saat pengadaan, banyak PNS tidak mengerti cara membuat dokumen lelang.
Apalagi saat ini sudah diberlakukan sistem e-budgeting yang membuat PNS dan oknum lainnya tidak bisa melakukan pengadaan macam-macam. ”Makanya sekarang 60-70% mereka tidak bisa bikin di dokumen lelang. Santai saja. Anggaran tidak terserap, biar saja. Saya kan udah punya SKPD yang jujur dan baik. Setiap bulan akan kita lakukan evaluasi dan kalau enggak benar ya udah pecat aja,” katanya kemarin.
Sebelumnya Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) DKI Jakarta Irvan Amtha mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya baru menyelesaikan lelang empat kegiatan yang diajukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/ unit kerja perangkat daerah (UKPD). Empat kegiatan tersebut yakni dua di Dinas Pendidikan, satu di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta satu di Kantor Pengelola Taman Margasatwa.
Empat kegiatan tersebut bukanlah lelang fisik, sebatas konsultan perencanaan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budihartono mengatakan, melihat progres lelang kegiatan yang dilakukan SKPD/UKPD saat ini, Pemprov DKI terpaksa harus mencoret dan mengalokasikan anggaran ke dalam anggaran perubahan dan tahun anggaran 2016. Ini dilakukan karena keterbatasan waktu dan lambatnya kinerja PNS dalam melakukan proses lelang.
”Seharusnya tanpa menunggu anggaran cair, SKPD sudah bisa mengusulkan kegiatannya pada Januari lalu dengan menyebutkan klausul dalam kontrak kalau lelang tunggu APBD cair. Jadi jangan tunggu cair baru mengusulkan,” kata Heru Budihartono. Heru menjelaskan, sejumlah kegiatan yang belum diusulkan dan tidak dilelang akan dimasukkan kembali ke dalam anggaran perubahan.
Sementara pembangunan fisik seperti pembangunan rumah susun, gelanggang olahraga (GOR), renovasi kantor kecamatan, underpass, dan flyover tidak sebidang perlintasan kereta api seperti di Cipinang Lontar, Bintaro, serta Jalan Panjang dipindahkan ke dalam tahun anggaran 2016.
Namun, mantan Wali Kota Jakarta Utara itu optimistis ribuan kegiatan yang sudah diusulkan dalam kegiatan lelang akan rampung dalam waktu dekat. ”Kan sekarang unit lelang di masing-masing wilayah sudah ada, ditambah di Jati Baru. Jadi, jumlahnya tujuh kelompok kerja lelang.
Kalau masingmasing tangani lima kegiatan satu hari, saya rasa ribuan kegiatan yang sudah masuk lelang bisa dirampungkan hingga akhir bulan ini,” ungkapnya. Untuk memastikan penyerapan anggaran dan kegiatan terlaksana dengan baik, Heru akan mengevaluasi kinerja PNS. Saat ini pihaknya bahkan meminta seluruh SKPD/UKPD membuat surat pernyataan secara mutlak menyangkut pertanggungjawabannya dalam penggunaan anggaran.
Heru memastikan tahun ini Pemprov DKI Jakarta akan banyak kehilangan pejabat eselon II, III, dan IV. Khususnya pejabat yang belum mengusulkan kegiatan lelang serta sengaja memperlambat kegiatan lelangnya. Ketika ditanya apakah salah satu pejabatnya berada di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub), Heru tidak membantah. ”Untuk eselon II salah satunya di sana.
Tapi, ada juga yang eselon III dan IV, bahkan ada juga yang tidak mau membuat surat pernyataan mutlak. Saya aja tanda tangan pernyataan mutlak kepada pemerintah pusat untuk pembangunan MRT. Masak untuk kegiatan mereka tidak mau?” ungkapnya.
Bima setiyadi
(bbg)
