Pemerintah Gagal Lakukan Pembinaan

JAKARTA - Pemerintah dinilai gagal melakukan pembinaan terhadap daerah otonomi baru. Akibatnya banyak pemekaran daerah yang tidak berhasil menyejahterakan masyarakatnya.

Pakar otonomi daerah Ryaas Rasyid mengatakan, gagalnya DOB setiap daerah memiliki kasus yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor yang berbeda pula. ”Ada yang memang tidak layak dimekarkan. Tapi ini juga kegagalan pemerintah pusat dalam membina DOB tersebut,” ujar dia saat dihubungi kemarin.

Dia mengatakan selama ini pemerintah pusat tidak melakukan supervisi secara maksimal. Bahkan menurutnya keberhasilan sebuah DOB lantaran memang usaha dari daerah tersebut, bukan faktor pembinaan pemerintah pusat. ”Supervisi tidak jalan. Jadi seolah-olah dibentuk langsung ditinggal.

Makanya banyak yang gagal,” kata Ryaas. Selain masalah pembinaan, menurut dia, kegagalan Daerah Otonomi Baru juga akibat adanya aroma politis dalam usulan tersebut. Dia menilai ada kemungkinan sebuah daerah yang sebenarnya belum siap, tapi tetap dimekarkan karena alasan politis.

”Usulan DOB ini ada yang berasal dari DPR. Pemerintah takut dengan DPR, makanya sulit menolak. Jadinya pemekaran itu politis,” imbuhnya. Menurut dia, selama DPR diberi ruang untuk mengusulkan DOB, hal itu akan tetap diwarnai nuansa politis dan berpotensi mengabaikan kemampuan daerah. Padahal menurut dia seharusnya pemerintah pusatlah yang berwenang menentukan daerah mana yang dimekarkan dan bukan DPR.

Hal senada juga diungkapkan pengamat otonomi daerah Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga Umbu Rauta. Menurut dia, kurangnya pembinaan dapat menjadi salah satu faktor gagalnya otonomi daerah. Sekalipun sebenarnya daerah tersebut telah memenuhi persyaratan.

”Tidak dibina tentang bagaimana mengurus rumah tangganya. Makanya gagal,” kata dia. Selain itu tentunya karena faktor politis yang memaksakan sebuah daerah tidak layak tetap menjadi DOB. Lalu dipengaruhi oleh elite-elite di daerah tersebut.

Dita angga