Usut Info WikiLeaks, Australia Didesak Lebih Kongkret

JAKARTA - Pemerintah Australia didesak memberikan informasi dan data konkret tentang kasus dugaan korupsi pencetakan uang seperti dilansir situs WikiLeaks.

"Kita desak Pemerintah Australia lebih kongkret mengirim info dan data aktual tentang kasus tersebut," ujar Direktur Eksekutif Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH), M Hatta Taliwang kepada Sindonews, Senin (4/8/2014).

Akan tetapi, kata dia, pihaknya meminta agar sejumlah pihak waspada terhadap pihak asing yang mungkin ingin menjadikan kasus ini sebagai alat tawar menawar atau bargaining terkait pilpres.

Sekadar diketahui, kasus ini mencuat setelah situs antikerahasiaan, WikiLeaks, Selasa 29 Juli 2014 mengungkap perintah pengadilan Australia untuk menyensor publikasi terkait kasus dugaan penyuapan oleh anak usaha Bank Sentral Australia, Reserve Bank of Australia (RBA).

WikiLeaks menyebutkab kasus tersebut diduga dilakukan para agen anak usaha RBA, Securency and Note Printing Australia, demi mengamankan sejumlah kontrak untuk menyuplai uang kertas polimer pada Pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Vietnam.

Berkaitan dengan kasus itu, dalam perintah sensor tersebut ditegaskan agar publikasi apa pun tidak mengungkapkan atau menyiarkan nama-nama beberapa pejabat tinggi Indonesia, Malaysia, dan Vietnam.

Informasi yang dilansir Wikileaks pun mendapatkan rekasi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden menilai informasi yang disiarkan Wikileaks telah mencemarkan nama baiknya dan mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri.

Dia menilai informasi tersebut bisa menimbulkan berbagai spekulasi. "Juga menimbulkan spekulasi kecurigaan, bisa-bisa fitnah nanti terhadap baik Ibu Mega maupun saya," ujar SBY dalam jumpa pers di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Kamis 31 Juli 2014.