Politikus PDIP: Jangan Sampai Reformasi Hukum Cuma Jadi Slogan

JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan tujuh paket kebijakan reformasi hukum. Tujuh paket itu meliputi pelayanan publik, penyelesaian kasus, penataan regulasi, pembenahan manajemen, penguatan SDM, penguatan kelembagaan dan pembangunan budaya hukum.

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menilai paket kebijakan reformasi hukum sudah bagus. Kendati demikian, kata dia, lebih bagus jika diterapkan dengan maksimal. Jangan sampai nasibnya seperti paket kebijakan ekonomi yang kurang diterapkan.

"Semua poin-poin itu sudah sangat bagus tapi tinggal komitmennya saja," ujar Masinton di Cikini, Jakarta, Minggu 16 Oktober 2016.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP) itu mengatakan, jangan sampai paket kebijikan reformasi hukum yang sudah dirancang hanya berakhir sebagai slogan yang ramai diawal namun pada akhirnya berhenti. "Jadi harus dilakukan secara terus-menerus, jangan seperti paket ekonomi yang tidak berjalan," tutur Masinton. (Baca juga: Tiga Pesan Jokowi Terkait Reformasi Hukum)

Menurut dia, walaupun hanya memiliki sedikit harapan terhadap paket kebijakan reformasi hukum, namun diharapkan bisa membenahi budaya hukum di Indonesia beserta aparatnya.

"Kita harus mendorong budaya hukum agar tidak ada lagi budaya korup, intimidasi, kriminalitas kaum miskin," katanya.