Indonesia Dinilai Perlu Hijrah dari Sistem Demokrasi Liberal

JAKARTA - Demokrasi liberal dinilai menjadi penyebab hancurnya suara umat Islam dalam menentukan pemimpin yang amanah. Maka itu, perlu hijrah dalam sistem demokrasi tersebut.

Pendapat ini disampaikan Presiden LT Syarikat Islam Indonesia, Muflich Chalif Ibrahim dalam acara silaturahmi dan puncak Peringatan 100 Tahun Zelfbestuur National Congres Central Sarekat Islam yang bertemakan, Hijrah untuk Negeri, minggu 14 Agustus 2016 di Bandung.

Dia menjelaskan hijrah dimaksud adalah hijrah dari sistem demokrasi liberal ke sistem syuro. Dia mengungkapkan, perekonomian di Indonesia khususnya memerlukan gerakan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Alasannya, agar rakyat kecil dapat merasakan.

"Yang kedua adalah hijrah ekonomi di mana umat Islam menjadi mayoritas pemimpin gerakan ekonomi yang berbasis kerakyatan" jelas Muflich yang diterima melalui siaran persnya, Senin (15/8/2016).

Dia menambahkan, kebudayaan yang dijalankan juga seharusnya berlandaskan tauhid. "Yang ketiga adalah yang terpenting, sebagai kata kunci," ucapnya. (Baca: Kadar Demokrasi Liberal Indonesia Sangat Tinggi)

Hadir sejumlah tokoh nasional dalam dalam acara peringatan 100 Tahun Zelfbestuur tersebut. Beberapa diantaranya Ketua DPR Ade Komarudin, sejarawan Aji Dedi Mulawarman, dan para tokoh masyarakat lainnya.