Isu Reshuffle Menguat, Jokowi Jangan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

JAKARTA - Tensi isu perombakan Kabinet Kerja terus meningkat. Sinyal sudah dipancarkan Istana Negara melalaui pesan berantai Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri untuk pergi keluar kota sejak tanggal 25-29 Juli 2016.

Direktur Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, jika reshuffle kabinet dilakukan dalam waktu dekat, presiden harus memastikan bahwa kinerja pemerintah akan membaik pasca perombakan tersebut.

"Reshuffle harus tetap sesuai trayek, itikad reshuffle dalam rangka memperbaiki kinerja kementerian," ujar Pangi kepada Sindonews, Rabu (27/7/2016).

Tak hanya memastikan kinerja para menteri semakin baik, lanjut Pangi, Presiden Jokowi juga harus menghilangkan aroma bagi-bagi kekuasaan dalam reshuffle jilid II ini.

"Reshuffle hendaknya bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, jangan sampai publik mencium aroma tak sedap bagi-bagi kekuasaan sangat kental dalam reshuffle Jilid II kali ini," kata Pangi.

Lebih lanjut, Pangi mengkritisi sejumlah nama baru yang diprediksi masuk ke dalam Kabinet Kerja. Di antara nama tersebut merupakan representasi dari partai politik yang baru bergabung ke barisan pemerintah, yakni PAN dan Golkar.

Dalam memasukkan nama baru, tambah Pangi, hendaknya Presiden Jokowi mempertimbangkan track record dan tidak diintervensi oleh pihak lain.

"Pakem reshuffle adalah hak prerogatif presiden secara otonom, publik yakin bahwa presiden Jokowi tidak akan bisa diintervensi oleh siapa pun, sebab presiden sentralitas jagat kekuasaan," ucap Pangi.