Diizinkan Masuk Filipina, TNI Harus Tetap Waspada

JAKARTA - Kebijakan Filipina yang mengizinkan militer Indonesia untuk membantu pembebasan warga negara Indonesia (WNI) dari kelompok Abu Sayyaf direspons positif.

Kendati demikian, kata dia, TNI harus melakukan pertimbangan matang sebelum masuk ke wilayah Filipina.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berpendapat, TNI perlu melakukan pemetaan kekuatan lawan sebelum memutuskan berperang di Filipina. "Harus dihitung semua. Karena kan itu medannya di Filipina, satu sisi itu kemajuan, tapi mau masuk apa enggak, itu risiko perang," ujar Anggota Komisi I DPR Sukamta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 28 Juni 2016.

Sukamta lebih setuju jika Indonesia bersama Filipina dan Malaysia menggelar patroli secara rutin di daerah rawan penyanderaan, dibandingkan menerjunkan TNI ke lokasi. ‎"Biar permanen. Kalau membebaskan sandera itu, masuk ke sana dilihat dahulu situasi, kondisi perangnya," ucapnya.

Dengan patroli, dia mengharapkan tidak ada lagi kasus penyanderaan. Diketahui, Filipina mengizinkan TNI melakukan pengejaran terhadap perompak dan kelompok teroris jika terjadi pembajakan atau penyanderaan WNI di wilayah selatan Filipina hingga teritorial Filipina. (Baca juga: Filipina Izinkan Militer Indonesia Bantu Tumpas Kelompok Abu Sayyaf)

Hal demikian merupakan salah satu kesepakatan antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Pertahanan Filipina Voltaire ‎T Gasmin belum lama ini. Izin dari Filipina tersebut baru berlaku untuk masa-masa mendatang. Adapun kesepakatan tersebut tidak bisa digunakan untuk upaya pembebasan terhadap tujuh WNI yang tengah disandera kelompok militan bersenjata di Filipina saat ini.