Pengamat Yakin Ada 'Sesuatu' di Balik Langkah PKS Pecat Fahri Hamzah

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) memecat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dari keanggotaan partai. Keputusan tersebut diambil partai berlambang bulan sabit kembar itu berdasarkan atas keputusan Majelis Tahkim pada 11 Maret 2016.

PKS menilai selama ini sosok Fahri tidak mencerminkan PKS sebagai partai kader dan dakwah karena kerap membuat pernyataan kontroversial.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar tidak yakin apabila Fahri dipecat hanya karena dianggap berlebihan dalam memberikan pernyataan atau sikap politik yang seolah-olah berseberangan dengan kehendak publik.

"Itu tidak bisa dinafikan dan itu bisa disikapi dengan cukup diberi peringatan atau maksimal pencopotan sebagai wakil ketua DPR," kata Idil kepada Sindonews, Senin 4 April 2016.

Dia menduga ada sesuatu yang serius sehingga PKS sampai menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Fahri. "Saya kira memang ada sesuatu yang serius. Pengurus PKS bisa kemukakan hal itu secara jujur ke publik," kata Idil.

Idil mengungkapkan beberapa analisanya terkait penyebab pemecatan Fahri oleh PKS. Salah satunya, bisa jadi berkaitan pertemuan antara Presiden PKS M Sohibul Iman dan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

"Apakah arah pembicaraannya agar PKS juga ikut membantu mengamankan jalannya pemerintahan saat ini, saya kira dugaan sementara bisa mengarah ke sana, " kata Idil. (Baca: Petinggi PKS Temui Jokowi di Istana, Ada Apa?)

Untuk mengamankan kondisi tersebut, lanjut dia, bisa saja sosok seperti Fahri perlu "diamankan" terlebih dahulu. "Sebab publik tahu bagaimana sikap kritis dan kerasnya Fahri terhadap pemerintah," katanya.

Kemungkinan lainnya, Fahri dipecat karena berbeda "gerbong" dengan kelompok yang saat ini berkuasa di PKS. "Dugaan bersih-bersih kelompok Anis (mantan Presiden PKS Anis Matta) juga menjadi indikator atas sikap DPP tersebut," tandasnya.

Oleh karena itu, kata dia, sebaiknya PKS menjelaskan yang sebenarnya tentang latar belakang pemecatan Fahri kepada publik.

Menurut dia, hal tersebut untuk menghindari kesan PKS semena-mena. "Publik perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi agar kesan semena-mena tidak cenderung menguat. Selain itu, hal ini juga demi kebaikan PKS sendiri di tengah gencarnya upaya memecah-belah parpol saat ini," tutur Idil.

Sebelumnya, Presiden PKS M Sohibul Iman menjelaskan sanksi pemecatan didasarkan atas sejumlah perilaku Fahri yang dianggap kontraproduktif dengan kebijakan dan garis dakwah partai. Ada beberapa pernyataan Fahri yang kontroversial, kontraproduktif dan tidak sejalan dengan arahan partai antara lain, menyebut "rada-rada bloon" untuk para anggota DPR.

Pernyataan tersebut terlah diadukan oleh sebagian anggota DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan di kemudian hari Fahri diputus oleh MKD melakukan pelanggaran kode etik ringan.

"Mengatasnamakan DPR RI telah sepakat untuk membubarkan KPK dan pasang badan untuk 7 proyek DPR RI yang mana hal tersebut bukan merupakan arahan pimpinan partai," kata Sohibul melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Senin 4 April 2016.