HT Minta Pemerintah Tegas Respons Perkara Hukum

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) memberi catatan akhir tahun atau refleksi akhir tahun terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Menurut HT, diperlukan ketegasan dari pemerintah untuk memberi kepastian hukum di Indonesia.

"Ini tentunya harus dibutuhkan ketegasan dari pemerintahan. Jangan belok ke kiri atau ke kanan," kata HT saat jumpa pers refleksi akhir tahun, di Kantor DPP Perindo, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis (24/12/2015).

Sebagai contoh HT mengatakan, persoalan yang dihadapi PT Pelindo dan PT Freeport Indonesia. Dalam hal itu, bos MNC Group itu menyarankan agar pemerintah berani mengambil alih dua perusahaan besar tersebut.

Menurutnya, jika saat ini Pelindo sudah dikuasai pemerintah, maka hal selanjutnya perlu dilakukan pengelolaan yang benar. Begitu juga dengan Freeport, HT meminta ada ketegasan dari pemerintah untuk mengambil alih perusahaan tambang emas tersebut.

"Sudah putuskan saja diserahkan ke BUMN. Tapi saya lihat justru tidak ada kepastian hukum. Sehingga itu juga menghambat investasi," pungkasnya.

Pilihan:

Alasan Yusril Mundur sebagai Kuasa Hukum RJ Lino