Politikus PDIP Minta Jokowi Reshuffle Menteri Rini & Sudirman

JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu memertahankan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Anggota Komisi III DPR ini menilai, kedua menteri itu layak di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). ‎Masinton berpendapat, apa yang diperbuat Rini Soemarno dan Sudirman Said selama ini tidak sesuai dengan Nawa Cita Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

"Buat apa memertahankan menteri sampah ini," kata Masinton dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/12/2015).

Masinton mengatakan, di politik Rini Soemarno tidak memeroleh dukungan politik. Salah satu kebijakan Rini Soemarno yang ditolak DPR, lanjut dia, mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk sejumlah BUMN ‎dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Pansus Pelindo II pun telah merekomendasikan Presiden Jokowi mencopot Rini Soemarno dari jabatan Menteri BUMN. Kemudian merekomendasikan Menteri BUMN Rini Soemarno mencopot RJ Lino dari jabatan Dirut PT Pelindo II.

Dan rekomendasi Pansus Pelindo II itu pun sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR. "Apakah itu sudah dilakukan? Belum. Sampai (RJ Lino) ini tersangka saja, belum," ucap Masinton.

Kemudian kata dia, kerja Sudirman Said akan menghadapi hambatan ‎di DPR. Karena yang bersangkutan dinilai tidak pronasional. Masinton menjelaskan, ‎banyak anggota DPR yang pronasional.

Selain itu, Rini Soemarno dan Sudirman Said dinilai bagian dari kegaduhan yang terjadi belakangan ini. "Kalau dipertahankan, jadi beban presiden," imbuhnya.

Pilihan:

Surat Terbuka Anak Ongen Klarifikasi Foto Jokowi-Nikita Mirzani

KPK Tetapkan RJ Lino Sebagai Tersangka