Pansus Pelindo II: Sudah Cukup Alasan Pemerintah Copot RJ Lino

JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR menilai sudah cukup alasan bagi pemerintah untuk mencopot RJ Lino sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II.Pasalnya Pansus Pelindo II telah menemukan pelanggaran Undang-undang (UU) oleh Lino dalam perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), dan beberapa kasus lain setelah mendengar keterangan dari pihak terkait.Kini Pansus Pelindo II menemukan masalah baru. Hal itu didapati setelah Pansus melakukan sidak ke anak perusahaan PT Pelindo II yakni JICT pada hari ini, Kamis 26 November 2015.Dalam sidak tersebut, ternyata Pansus mendapati pelanggaran baru berupa status pegawai outsourcing yang berjumlah 450 pekerja. Hal itu diketahui saat Ketua Pansus Pelindo Rieke Dyah Pitaloka, menanyakan ke Serikat Pekerja JICT yang selama ini menjadi keluhannya."Apa keluhan anda sebagai pekerja di sini (JICT)," tanya Rieke kepada para Serikat Pekerja JICT, Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (26/11/2015).Salah satu Serikat Pekerja JICT pun menjawab, bahwa sudah 15 tahun bekerja namun belum juga diangkat menjadi karyawan tetap. Padahal merujuk pada UU, seorang yang telah bekerja selama tiga tahun, harus diangkat menjadi karyawan tetap."Dari peraturan dua kali plus satu (tiga tahun) kalian semua wajib menjadi karyawan tetap di JICT," jawab Rieke.Karenanya, dalam kesempatan lain diungkapkan Rieke, permasalahan ini akan dibawa ke Komisi IX DPR untuk menindaklanjuti temuan baru tersebut, karena hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran."Ini harus dapat haknya jadi karyawan," tegasnya.Sementara kedatangan tim Pansus Pelindo II ternyata mendapat kesan yang tidak baik dari direksi JICT. Direktur JICT Dani Rusli tidak menemui para pimpinan dan anggota Pansus."Kita ingin ketemu Direktur JICT, mau nagih dokumen yang sudah dijanjikan?," tanya Putu ke Gita Lestari.Lantas Senior Manager JICT Hazris Malsha mengatakan, para Direksi sedang berada di Pelindo II karena sedang menggelar rapat dadakan."Sudah ke Pelindo II sejak tadi, di ruangannya sudah tidak ada, makanya yang menyambut Pansus adalah Serikat Pekerja JICT," ucapnya.Kemudian dengan nada menyindir, Ketua Pansus Pelindo II Rieke Dyah Pitaloka mengatakan, mungkin para Direktur dan Direksi JICT sengaja menghindari Pansus karena takut dimintai dokumen."Mungkin takut kali kalau DPR mau datang, kan sudah banyak di media, kami mau datang tagih dokumen," timpal Rieke."Kami berharap dengan direksi menagih dokumen yang mereka janjikan, tapi tidak apa-apa nanti akan ketemu lagi di Pansus," tambah Rieke.Sekadar informasi ada tujuh dokumen yang ditagih Pansus Pelindo II itu antara lain, pertama berkas laporan keuangan 1999-2014. Kedua, agreement perubahan komposisi saham pelindo 51 persen, HPH 49 persen, KOPEGMAR 0,01 persen. Ketiga, pembayaran LOAN 2009‎. Keempat, Invoice‎ pembayaran tehnical know how ke seaport BV.Selanjutnya, nomor rekening dalam pecahan US$ dan IDR, sejumlah enam rekening. Keenam, ‎bukti pembayaran rental cost pada tanggal 1 September dan 3 November 2015. Terakhir, ‎SK pengangkatan direksi baru‎‎.Hadir dalam sidak teresebut diataranya, Muslihin dari Fraksi PPP, Muhamad Haikal Gerindra, I Putu Sudiartana dari Fraksi Partai Demokrat, Masinton Pasaribu dari PDIP, dan Nurdin Tampubolon dari Fraksi Partai Hanura.Pilihan:Di Balik Kasus Freeport-Setya, DPR Dikadalin Sudirman SaidYLBHI: Sama Juga Bohong Kejaksaan & Polri Ada di KPK