Rombak Personel, Fraksi Parpol Pemerintah Ingin MKD Bergigi
Rabu, 25 November 2015 - 10:25 WIB
Rombak Personel, Fraksi Parpol Pemerintah Ingin MKD Bergigi
A
A
A
JAKARTA - Fraksi partai politik (parpol) pendukung Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) melakukan pergantian anggotanya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Perombakan itu dilakukan menjelang dimulainya langkah MKD mengusut kasus dugaan pencatutan nama Jokowi-JK yang dituduhkan kepada Ketua DPR Setya Novanto. (Baca juga: MKD Putuskan Kasus Setya Novanto Masuk Persidangan)
Anggota MKD dari Fraksi Hanura Sarifudin Sudding membenarkan perombakan anggota MKD dari partai pendukung pemerintah.
Menurut dia, perombakan personel MKD untuk menjadikan mahkamah penegak etik anggota DPR itu lebih bergigi dalam mengusut skandal PT Freeport yang menyeret nama Ketua DPR Setya Novanto.
"Itu salah satu upaya dari kita memperkuat MKD untuk membongkar kasus ini setransparan mungkin," kata Sudding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2015).
Sudding mengatakan, kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport menjadi pertaruhan bagi MKD.
Menurut dia, kasus yang menyeret pemimpin DPR ini dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus-kasus besar yang melibatkan krugian terhadap negara.
"Kasus Novanto ini pintu masuk membongkar komprador yang selama ini merugikan bangsa," kata Sudding.
Sebelumnya, sejumlah fraksi mengganti anggotanya di Mahkamah Kehormatan Dewan.
Pergantian anggota ini dibacakan oleh Ketua MKD Surahman Hidayat dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 November 2015.
Fraksi Demokrat mengganti Guntur Sasongko dengan Fandi Utomo. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengganti Hang Ali Saputra Syah Pahan dengan Sugiman. Ahmad Riski Sadiq digantikan A Bakrie.
Kemudian, anggota Fraksi Nasdem Fadholi digantikan oleh Akbar Faizal. Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan menggantikan M Prakosa dengan Henry Yosodiningrat.
PILIHAN:
Sikap Diam Presiden Soal Polemik Pelindo II Dipertanyakan
Perombakan itu dilakukan menjelang dimulainya langkah MKD mengusut kasus dugaan pencatutan nama Jokowi-JK yang dituduhkan kepada Ketua DPR Setya Novanto. (Baca juga: MKD Putuskan Kasus Setya Novanto Masuk Persidangan)
Anggota MKD dari Fraksi Hanura Sarifudin Sudding membenarkan perombakan anggota MKD dari partai pendukung pemerintah.
Menurut dia, perombakan personel MKD untuk menjadikan mahkamah penegak etik anggota DPR itu lebih bergigi dalam mengusut skandal PT Freeport yang menyeret nama Ketua DPR Setya Novanto.
"Itu salah satu upaya dari kita memperkuat MKD untuk membongkar kasus ini setransparan mungkin," kata Sudding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2015).
Sudding mengatakan, kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport menjadi pertaruhan bagi MKD.
Menurut dia, kasus yang menyeret pemimpin DPR ini dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar kasus-kasus besar yang melibatkan krugian terhadap negara.
"Kasus Novanto ini pintu masuk membongkar komprador yang selama ini merugikan bangsa," kata Sudding.
Sebelumnya, sejumlah fraksi mengganti anggotanya di Mahkamah Kehormatan Dewan.
Pergantian anggota ini dibacakan oleh Ketua MKD Surahman Hidayat dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 November 2015.
Fraksi Demokrat mengganti Guntur Sasongko dengan Fandi Utomo. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengganti Hang Ali Saputra Syah Pahan dengan Sugiman. Ahmad Riski Sadiq digantikan A Bakrie.
Kemudian, anggota Fraksi Nasdem Fadholi digantikan oleh Akbar Faizal. Terakhir, Fraksi PDI Perjuangan menggantikan M Prakosa dengan Henry Yosodiningrat.
PILIHAN:
Sikap Diam Presiden Soal Polemik Pelindo II Dipertanyakan
(dam)
