PKS Beri Rapor Merah Setahun Jokowi-JK Berkuasa
Selasa, 20 Oktober 2015 - 20:24 WIB
PKS Beri Rapor Merah Setahun Jokowi-JK Berkuasa
A
A
A
JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Imam menilai satu tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) berkuasa mendapat rapor merah. Hal itu dapat dilihat dari kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak menggembirakan.
"Karena kita lihat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran, saya kira semua sudah tahu rapot tidak bagus. Merah, saya kira begitu," ujar Sohibul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Menurutnya, jika dari sisi mikro jumlah pengangguran, kemiskinan, dan daya beli masyarakat Indonesia menurun. Sementara dari sisi hukum, kata Sohibul, banyak hal terkait penegakan hukum yang semakin tidak terlihat arahnya di Pemerintahan Jokowi-JK.
"Hukuman mati narkoba adalah salah satu sisi hal yang positif. Tapi di sisi lain arah Jokowi kita tahu sendiri terjadi semacam kisruh KPK-Polri. Ini membuat penegakan hukum kita tidak tahu arahnya," ucap Sohibul.
Kemudian, lanjut dia, dari sisi kesejahteraan rakyat, persoalan asap yang melanda wilayah Kalimantan dan Sumatera adalah pekerjaan rumah pemerintah yang cukup buruk dalam dalam upaya penanggulangannya.
"Pemerintah tidak terlalu sigap. Saya berharap tahun depan Jokowi harus mulai meningkatkan kinerjanya dengan sebaik-baiknya," tutur Sohibul.
Wakil Ketua Komisi X itu tak menampik, pada tahun pertama ada beberapa hal yang cukup berhasil dilakukan oleh Jokowi seperti kebijakan peningkatan infrastruktur. "Tapi kita sedang bicara overall. Kembali ke pribadi masing-masing. Tidak ada pejabat yang merasa gagal," tandas Sohibul.
PILIHAN:
JK Tegaskan Jatah Kursi Menteri PAN Belum Dibahas
Ketua DPRD DKI: Ada 5-6 Menteri yang Harus Direshuffle Jokowi
"Karena kita lihat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran, saya kira semua sudah tahu rapot tidak bagus. Merah, saya kira begitu," ujar Sohibul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2015).
Menurutnya, jika dari sisi mikro jumlah pengangguran, kemiskinan, dan daya beli masyarakat Indonesia menurun. Sementara dari sisi hukum, kata Sohibul, banyak hal terkait penegakan hukum yang semakin tidak terlihat arahnya di Pemerintahan Jokowi-JK.
"Hukuman mati narkoba adalah salah satu sisi hal yang positif. Tapi di sisi lain arah Jokowi kita tahu sendiri terjadi semacam kisruh KPK-Polri. Ini membuat penegakan hukum kita tidak tahu arahnya," ucap Sohibul.
Kemudian, lanjut dia, dari sisi kesejahteraan rakyat, persoalan asap yang melanda wilayah Kalimantan dan Sumatera adalah pekerjaan rumah pemerintah yang cukup buruk dalam dalam upaya penanggulangannya.
"Pemerintah tidak terlalu sigap. Saya berharap tahun depan Jokowi harus mulai meningkatkan kinerjanya dengan sebaik-baiknya," tutur Sohibul.
Wakil Ketua Komisi X itu tak menampik, pada tahun pertama ada beberapa hal yang cukup berhasil dilakukan oleh Jokowi seperti kebijakan peningkatan infrastruktur. "Tapi kita sedang bicara overall. Kembali ke pribadi masing-masing. Tidak ada pejabat yang merasa gagal," tandas Sohibul.
PILIHAN:
JK Tegaskan Jatah Kursi Menteri PAN Belum Dibahas
Ketua DPRD DKI: Ada 5-6 Menteri yang Harus Direshuffle Jokowi
(kri)
