Bharada E Dituntut 12 Tahun Penjara, Ini Respons LPSK
Rabu, 18 Januari 2023 - 16:51 WIB
loading...
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Bharada E dengan pidana penjara selama 12 tahun bermasalah. Foto/SINDOnews/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Bharada E dengan pidana penjara selama 12 tahun bermasalah. LPSK memandang tuntutan JPU tersebut terkesan mengandung disparitas antara pengungkapan fakta dan tuntutannya.
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menjelaskan tuntutan tersebut justru bertolak belakang dari keterangan yang sudah disampaikan oleh Bharada E selaku Justice Collaborator.Baca juga: Dituntut 12 Tahun Penjara, Bharada E Ajukan Pleidoi
"Bharada E ini kan diakui sebagai Justice Collaborator dalam tuntutan tadi, kemudian Bharada E juga sudah menyampaikan penyesalannya dan sudah diterima permintaan maafnya oleh pihak keluarga Yosua. Terlebih, Bharada E merupakan pihak yang mempunya peran penting dalam mengungkap perkara ini yang diakui oleh JPU," ujar Edwin saat dihubungi MPI melalui telepon, Rabu (18/1/2023).
Edwin juga menuturkan tuntutan tersebut dengan suasana persidangan seperti berjarak. Ia menduga tuntutan 12 tahun tersebut tidak sepenuhnya berada di kewenangan JPU tersebut.
"Artinya kalau melihat suasana kebatinan dari JPU membacakan tuntutan saja, menurut saya sangat terasa, ada nada yang berat ketika di bagian hendak menyebutkan soal tuntutan ke Bharada E," tutur Edwin.
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menjelaskan tuntutan tersebut justru bertolak belakang dari keterangan yang sudah disampaikan oleh Bharada E selaku Justice Collaborator.Baca juga: Dituntut 12 Tahun Penjara, Bharada E Ajukan Pleidoi
"Bharada E ini kan diakui sebagai Justice Collaborator dalam tuntutan tadi, kemudian Bharada E juga sudah menyampaikan penyesalannya dan sudah diterima permintaan maafnya oleh pihak keluarga Yosua. Terlebih, Bharada E merupakan pihak yang mempunya peran penting dalam mengungkap perkara ini yang diakui oleh JPU," ujar Edwin saat dihubungi MPI melalui telepon, Rabu (18/1/2023).
Edwin juga menuturkan tuntutan tersebut dengan suasana persidangan seperti berjarak. Ia menduga tuntutan 12 tahun tersebut tidak sepenuhnya berada di kewenangan JPU tersebut.
"Artinya kalau melihat suasana kebatinan dari JPU membacakan tuntutan saja, menurut saya sangat terasa, ada nada yang berat ketika di bagian hendak menyebutkan soal tuntutan ke Bharada E," tutur Edwin.
Lihat Juga :
