Kementerian Kesehatan Tegaskan Tidak Tutupi Data Kasus Corona

Selasa, 28 April 2020 - 12:57 WIB
loading...
Kementerian Kesehatan...
Data Covid-19 hingga 27 April 2020. BNPB
A A A
JAKARTA - Kementerian Kesehatan melalui Kepala Pusat Data dan Informasi Didik Budijanto menegaskan tidak ada data kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia yang ditutup-tutupi.

“Terus terang saja, tidak ada data yang ditutup-tutupi. Kami yakinkan kepada publik bahwa tidak ada data yang ditutupi. Tidak ada," ungkap Didik di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Didik pun menjelaskan kenapa terjadi perbedaan data di lapangan. "Terkait dengan misalnya ada yang beda. Oh, mungkin ada yang ditutupi misalnya? Tidak. Perbedaan itu terjadi ketika ada pengiriman yang pada saat ketika cut of point time-nya, itu berbeda. Sehingga ketika Pak Jubir (Achmad Yurianto) menyampaikan pada jam yang ditayangkan, data dinamik, terus berposes," jelasnya.

Didik mengatakan bahwa tim Public Health Emergency Operating Centre (PHEOC) di Badan Litbang Kemenkes terus memproses data, sehingga data yang tidak disampaikan akan disampaikan pada periode berikutnya. (Baca juga: Update Covid-19 di RSD Wisma Atlet: 824 Pasien Dirawat ).

"Sehingga ketika pada cut of point-nya ini kenapa Pak Juru Bicara selalu menyampaikan data pada jam 12.00 atau itu batas waktunya. Karena itu kita terus berposes. Oleh karena itu, karena datanya dinamis betul, maka ketika di atas cut of point time itu jelas maka masuk pada data yang berikutnya," jelas Didik.

Dalam kesempatan itu, Didik juga menyampaikan bagaimana mekanisme pengumpulan data dan penyebaran informasi tentang Covid-19. "Sejak adanya Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan diperbaiki pada Nomor 9 Tahun 2020 itu, Kementerian Kesehatan sebenarnya merupakan satu bagian dari Gugus Tugas itu, dengan adanya Gugus Tugas sehingga satu pintu," katanya.

Karena itu, Kementerian Kesehatan bersama dengan pihak terkait memberikan suatu data dan informasi yang update, yang riil dan yang kemudian yang bisa dipertanggungjawabkan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Kemhan Gandeng Kemenkes...
Kemhan Gandeng Kemenkes Investigasi Kematian 5 Calon Manajer Kopdes
Kecam Ketimpangan Layanan...
Kecam Ketimpangan Layanan Dialisis, KPCDI Desak Pemerintah Benahi Sistem
Ribuan Pekerja Rokok...
Ribuan Pekerja Rokok Tembakau Tolak Rancangan Aturan Kemasan Kemenkes
Kemenkes Keluarkan Surat...
Kemenkes Keluarkan Surat Edaran Kewaspadaan Campak untuk Tenaga Medis dan Kesehatan, Ini Isinya
Aktivis KontraS Andrie...
Aktivis KontraS Andrie Yunus Dirawat di RSCM, Kemenkes: Akan Kita Gratiskan
IHC Bersama RS Kemenkes...
IHC Bersama RS Kemenkes Perkuat Ketahanan Kesehatan Nasional
Soroti Kematian Dokter...
Soroti Kematian Dokter Icha, DPR Minta Kemenkes dan Polisi Usut Tuntas
Bagaimana Industri Farmasi...
Bagaimana Industri Farmasi Besar AS Raup Untung dari Pandemi dengan Perlakukan Warga Seperti Kelinci Percobaan?
Soal Aturan Baru Kemenkes,...
Soal Aturan Baru Kemenkes, Bupati Bondowoso Komitmen Lindungi Petani Tembakau
Rekomendasi
Refly Harun Dampingi...
Refly Harun Dampingi Korban Dugaan Pemerasan Bangun Paulus di PN Jakpus
Mengancam Bumi, China...
Mengancam Bumi, China Siap Pindahkan Asteroid 2015 XF261
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
Berita Terkini
Kuntadi Jadi Jampidsus,...
Kuntadi Jadi Jampidsus, Yusril: Tugas Pokoknya Selesaikan Kasus Febrie Adriansyah
Celoteh Hotman Paris,...
Celoteh Hotman Paris, Pakar: Penghinaan Wartawan Bisa Diproses Hukum
Jaksa Agung Mutasi 8...
Jaksa Agung Mutasi 8 Kepala Kejaksaan Tinggi, Ada Kajati Aceh hingga Sulsel
Ditjen Imigrasi Siapkan...
Ditjen Imigrasi Siapkan Satu Jenis Paspor Nasional, Nomor Tak Berubah Seumur Hidup
Koalisi Sipil Tolak...
Koalisi Sipil Tolak Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Dinilai Ancam Supremasi Sipil
Nihayatul Wafiroh: Pakta...
Nihayatul Wafiroh: Pakta Integritas Bukti Keseriusan Perempuan Bangsa Besarkan PKB
Infografis
Transaksi Rp349 T, Sri...
Transaksi Rp349 T, Sri Mulyani Tegaskan: Tak Ada Perbedaan Data
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved