KPK Minta Mensos Jadikan DTKS Acuan Masyarakat Miskin Dapat Program Pemerintah
loading...
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK sekaligus Koordinator Pelaksana Stranas PK, Pahala Nainggolan saat konferensi pers bersama Mensos Tri Rismaharini, di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (13/1/2023). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) , Tri Rismaharini diminta agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dijadikan rujukan untuk semua progam pemerintah. Hal ini dikatakan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK sekaligus Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Pahala Nainggolan.
"Orang miskin biar pakai data di DTKS saja, sambil daerah juga terus memelihara datanya jadi kalau ada kekurangan. Tapi kita pakai satu data itu, kita datang Bu Risma (Tri Rismaharini) tolong diatur juga mekanismenya," kata Pahala saat konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2023).
Dia menuturkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki strategi untuk menyempurnakan DTKS. Sehingga, penyaluran bisa lebih tepat sasaran.
"Kalau DTKS sempurna pasti tidak ada satu dua itu pasti ada tapi sekali lagi perbaikan DTKS itu tanggung jawab pemerintah daerah. Kemensos dapat data disumbang dari pemerintah daerah yang di-update," jelasnya.
"Orang miskin biar pakai data di DTKS saja, sambil daerah juga terus memelihara datanya jadi kalau ada kekurangan. Tapi kita pakai satu data itu, kita datang Bu Risma (Tri Rismaharini) tolong diatur juga mekanismenya," kata Pahala saat konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2023).
Dia menuturkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki strategi untuk menyempurnakan DTKS. Sehingga, penyaluran bisa lebih tepat sasaran.
"Kalau DTKS sempurna pasti tidak ada satu dua itu pasti ada tapi sekali lagi perbaikan DTKS itu tanggung jawab pemerintah daerah. Kemensos dapat data disumbang dari pemerintah daerah yang di-update," jelasnya.
(maf)
Explore More