Mendes PDTT Gandeng ASEAN Optimalkan Pembangunan Desa di Perbatasan

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Mendes PDTT ) Abdul Halim Iskandar menginisiasi forum kolaborasi antarnegara-negara ASEAN untuk mengoptimalkan pembangunan desa di kawasan perbatasan. Membangun jaringan lintas negara antardesa di kawasan perbatasan akan mempercepat kebangkitan daerah pinggiran terutama dalam pencapaian tujuan SDGs di masing-masing negara.

"Forum ini dapat menjadi media bagi kita, sekaligus menjadi langkah awal, khususnya bagi desa-desa di kawasan perbatasan dalam membangun jejaring, menjalin kolaborasi, dalam rangka percepatan pencapaian Sustainable Development Goals dari desa, berbasis data desa, berdasar potensi desa," kata Abdul Halim saat menyampaikan keynote speech dalam International Conference on Sustainable Rural Development in Border Areas, Jumat (13/1/2022).

Menurut Abdul Halim, dari forum ini secara bersama-sama dapat memulai sebuah inisiasi pelembagaan bagi kerja sama antardesa di regional Asia Tenggara, baik yang secara langsung merupakan wilayah lintas batas, maupun dengan desa-desa lain. Menurutnya, kolaborasi sangat pentig karena berdasarkan batas wilayah di darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sementara di laut, perairan Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

Baca juga: Resolusi 2023, Mendes PDTT Perkuat Orkestrasi Pembangunan Desa

"Dalam lingkup ASEAN, Indonesia memiliki lima titik hubung dengan lima negara anggota ASEAN lainnya. Ini harus bermakna bagi kolaborasi pembangunan desa-desa lintas negara, konektivitas ekonomi, hingga asimilasi budaya, dengan tetap berpijak kedaulatan negara masing-masing," katanya.

Pada lima titik hubung ini, beranda Indonesia setidaknya ada 1.899 desa. Titik ini sekaligus menjadi jalan kolaborasi pembangunan 74.961 desa seluruh Indonesia dengan 74.000 lebih desa di Thailand, 11.000 lebih desa di Vietnam, ratusan desa di Malaysia, serta desa-desa lain di kawasan regional.

Selain itu, untuk mencapai SDGs pada 2030 dibutuhkan kolaborasi dan jejaring yang melibatkan banyak pihak, termasuk konesivitas ekonomi, berbagi praktik cerdas, mempromosikan keunggulan, mencari solusi dan, bahkan menginisiasi dan mengimplementasikan project bersama, berdasar data mikro desa, berbasis potensi desa-desa.

Sebagai jalan untuk mempermudah itu semua, Abdul Halim pun tak segan menawarkan SDGs Desa sebagai langkah taktis dan sistematis agar pembangunan tepat sasaran. "SDGs Desa memberi jalan untuk semua itu. Dengan berbasis pada SDGs Desa, desa-desa di Indonesia dapat berkontribusi 84% bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. SDGs Desa memastikan keselarasan langkah pencapaian tujuan pembangunan nasional, sekaligus selaras dengan Sustainable Development Goals," katanya.

Saat ini, sebanyak 931.846 warga pendata, 77.723 admin pengelola di desa, berhasil mengumpulkan data, hingga menghasilkan 62.395 rekomendasi kegiatan pembangunan level desa. "Capaian indeks SDGs Desa, mencerminkan capaian indeks komposit IDM, dengan capaian tertinggi, adalah SDGs Desa tujuan ke 7; Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, SDGs Desa tujuan ke 16; Desa Damai dan Sejahtera, serta SDGs Desa tujuan ke-1; Desa Tanpa Kemiskinan," ujarnya.

Mendes PDTT menegaskan, penggunaan data mikro berbasis individu, keluarga, rukun tetangga, dan lingkungan desa, memastikan rekomendasi kegiatan pembangunan desa, tidak melewatkan seorang pun lepas dari aktivitas pembangunan. Menurutnya, perencanaan pembangunan berbasis rekomendasi data SDGs Desa, memastikan dampak dan manfaat pembangunan, dirasakan oleh setiap warga desa.