Resolusi 2023, Mendes PDTT Perkuat Orkestrasi Pembangunan Desa

JAKARTA - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar akan memperkuat kinerja dalam membangun desa di seluruh Indonesia sebagai resolusi 2023. Dia mendorong Kemendes PDTT lebih fokus dan detail bekerja sehingga ke depan akan terbangun sebuah orkestrasi birokrasi dalam membangun desa.

"Orkestrasi ini permasalahan yang paling rumit, karena kalau konsolidasi saya yakin semua sudah melakukan konsultasi, kemudian berusaha melakukan integrasi program sudah melakukan," kata Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Focus Group Discussion (FGD) Praevaluasi Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa), Pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi serta Penyusunan Panduan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pemeringkatan BUM Desa Bersama di BBPPMD Yogyakarta, Rabu (4/1/2023).



Selanjutnya, yang juga menjadi bagian dari resolusi 2023, kata Abdul Halim, adalah kesadaran antarunit kerja terhadap arah kebijakan pembangunan yang menjadi tugas Kemendes PDTT. Dengan kata lain seluruh pegawai harus bisa tahu, mengerti, dan memahami arah kebijakan pembangunan.



"BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) memahami kerja Ditjen PEID (Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa), Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dan BPI (Badan Pengembangan dan Informasi). Ditjen PEID mengetahui kerja BPSDM, BPI, dan Ditjen PPK Transmigrasi. Begitu juga Ditjen PPK Transmigrasi menyadari kerja Ditjen PEID, BPI, dan BPSDM," katanya.

Mendes berharap dengan FGD terbentuk orkestrasi di lingkungan Kemendes PDTT. Persoalan tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa, Pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi serta Penyusunan Panduan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pemeringkatan BUM Desa Bersama dapat dicarikan jalan keluarnya.

Hadir dalam FGD, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah; Guru Besar FH UGM Nurhasan Ismail; Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNY Siswantoyo; Wakil Dekan UGM Mailinda Eka Yuniza; Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN Tanda Setiya.

Kemudian Dosen Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Mohammad Mahsun; Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Junaedi; Agus Sudrikamto, Koordinator RPL UNESA Bachtiar S Bachri; Dosen FH UGM, Mahaarum Kusuma Pertiwi dan Dwi Haryati; Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta Sentot Sudirman; dan Guru Besar Fak Geografi UGM Prof Suratman.