Panja RUU Ciptaker Sepakat Cabut Ketentuan Pers
Senin, 13 Juli 2020 - 13:33 WIB
loading...
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan Panja RUU Ciptaker antara DPR, pemerintah dan DPD menyetujui untuk mencabut ketentuan tentang pers dalam RUU Ciptaker. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja ( RUU Ciptaker ) antara DPR, pemerintah dan DPD menyetujui untuk mencabut ketentuan tentang pers dalam RUU Ciptaker. Karena, hal ini telah dibahas sebelumnya dalam rapat konsultasi antara pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR, perwakilan kelompok fraksi (poksi) dan juga pemerintah.
“Sementara untuk DIM (daftar inventrarisasi masalah) perubahan substansi saya menyampaikan kemarin apa yang disampaikan pemerintah bahwa ada beberapa DIM yang berkaitan dengan Pasal 87 tentang Pers, kami menyampaikan bahwa fraksi Partai Gerindra menginginkan pencabutan terhadap materi RUU Cipta Kerja yang kita sepakati kemarin dan itu ada dalam DIM kami,” kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam Rapat Panja RUU Ciptaker dengan pemerintah dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). (Baca juga: Perpres Baru Program Kartu Prakerja Timbulkan Permasalahan Anyar)
Supratman melanjutkan, dirinya yakin bahwa semua fraksi pun menginginkan hal yang sama karena sesungguhnya, sebelum pemerintah memutuskan untuk mencabut ketentuan pers itu, sudah dilakukan rapat kondultasi antara pimpinan Baleg, perwakilan poksi bersama dengan pemerintah yang meminta ketentuan soal pers ini dicabut.
“Hasil konsultasi kita antara pimpinan Baleg, perwakilan poksi, bersama dengan pemerintah yang meminta ketentuan yang mengaktur terkait dengan pers itu dicabut dan pemerintah sudah menyatakan untuk dicabut,” jelasnya.
Namun demikian, lanjut politikus Partai Gerindra itu, karena anggota Baleg DPR dari PKS Bukhori Yusuf mengingatkan bahwa mekanisme pencabutan materi itu harus sesuai dengan UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) terkait mekansime pencabutan materi dalam suatu RUU.
“Sementara untuk DIM (daftar inventrarisasi masalah) perubahan substansi saya menyampaikan kemarin apa yang disampaikan pemerintah bahwa ada beberapa DIM yang berkaitan dengan Pasal 87 tentang Pers, kami menyampaikan bahwa fraksi Partai Gerindra menginginkan pencabutan terhadap materi RUU Cipta Kerja yang kita sepakati kemarin dan itu ada dalam DIM kami,” kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam Rapat Panja RUU Ciptaker dengan pemerintah dan DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). (Baca juga: Perpres Baru Program Kartu Prakerja Timbulkan Permasalahan Anyar)
Supratman melanjutkan, dirinya yakin bahwa semua fraksi pun menginginkan hal yang sama karena sesungguhnya, sebelum pemerintah memutuskan untuk mencabut ketentuan pers itu, sudah dilakukan rapat kondultasi antara pimpinan Baleg, perwakilan poksi bersama dengan pemerintah yang meminta ketentuan soal pers ini dicabut.
“Hasil konsultasi kita antara pimpinan Baleg, perwakilan poksi, bersama dengan pemerintah yang meminta ketentuan yang mengaktur terkait dengan pers itu dicabut dan pemerintah sudah menyatakan untuk dicabut,” jelasnya.
Namun demikian, lanjut politikus Partai Gerindra itu, karena anggota Baleg DPR dari PKS Bukhori Yusuf mengingatkan bahwa mekanisme pencabutan materi itu harus sesuai dengan UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) terkait mekansime pencabutan materi dalam suatu RUU.
Lihat Juga :
