Menag Terima Dokumen MoU Kuota Haji 2023 dari Menteri Haji Arab Saudi
Selasa, 10 Januari 2023 - 07:00 WIB
loading...
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerima secara resmi dokumen MoU kuota haji dari Menteri Haji Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah dengan latar belakang foto Kakbah di sela Pameran Haji di Jeddah, Senin (9/1/2023). Foto/Kemenag
A
A
A
JEDDAH - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah menerima dokumen nota kesepahaman (MoU) penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2023 M . Dokumen ini diserahkan oleh Menteri Umrah dan Haji Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah bersamaan dengan digelarnya Pameran Haji di Jeddah, Senin (9/1/2023).
“Kemarin MoU sudah saya tanda tangani bersama dengan Menteri Tawfiq. Hari ini, beliau serahkan dokumen MoU tersebut bersamaan dengan pembukaan Pameran Haji di Jeddah,” ujar Menag dalam keterangannya, Selasa (10/1/2023). Baca juga: 10 Negara dengan Kuota Haji Terbanyak 2022, Mayoritas Berada di Asia
“MoU ini antara lain mengatur tentang kuota jamaah haji Indonesia tahun ini yang kembali normal, mencapai 221.000,” sambungnya.
Menurut Menag, penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M menjadi momentum pascadua tahun lebih dilanda pandemi. Sebab, penyelenggaraan haji tahun ini adalah kali pertama kuota negara-negara pengirim jamaah haji kembali normal.
“Indonesia masih mengupayakan agar bisa mendapat tambahan kuota. Misalnya, dengan memanfaatkan kuota negara lain yang tidak terserap maksimal,” tutur Menag.
“Ini kami perjuangkan agar kuota yang tersedia terserap efektif dan antrean jemaah haji Indonesia juga tidak terus bertambah,” imbuhnya.
Menag Yaqut mengapresiasi langkah Menteri Haji Saudi yang tahun ini melibatkan negara-negara pengirim jamaah termasuk Indonesia dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Kepastian kuota yang diinformasikan sejak dini akan memudahkan Indonesia dalam melakukan persiapan.
“Tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan menindaklanjuti MoU ini dengan mempersiapkan layanan bagi jamaah, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Kami bersama Komisi VIII DPR RI juga akan segera melakukan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH 2023,” tegasnya.
Apresiasi juga disampaikan Menag atas gelaran Pameran Haji. Ajang ini memberi kesempatan kepada para penyelenggara untuk melihat beragama layanan yang disiapkan dan ditawarkan oleh syarikah atau perusahaan yang telah ditunjuk Saudi sebagai penyedia layanan.
“Kami hadir dalam pameran ini untuk melihat langsung layanan yang disiapkan dan ditawarkan oleh syarikah. Kami terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia,” tandasnya. Baca juga: Kuota Haji Indonesia Tahun Ini 221 Ribu Orang, Perindo Harap Biayanya Terjangkau
Hadir mendampingi Menag, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto, Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz, Konsul Jenderal (Konjen) RI di Jeddah Eko Hartono, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
“Kemarin MoU sudah saya tanda tangani bersama dengan Menteri Tawfiq. Hari ini, beliau serahkan dokumen MoU tersebut bersamaan dengan pembukaan Pameran Haji di Jeddah,” ujar Menag dalam keterangannya, Selasa (10/1/2023). Baca juga: 10 Negara dengan Kuota Haji Terbanyak 2022, Mayoritas Berada di Asia
“MoU ini antara lain mengatur tentang kuota jamaah haji Indonesia tahun ini yang kembali normal, mencapai 221.000,” sambungnya.
Menurut Menag, penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M menjadi momentum pascadua tahun lebih dilanda pandemi. Sebab, penyelenggaraan haji tahun ini adalah kali pertama kuota negara-negara pengirim jamaah haji kembali normal.
“Indonesia masih mengupayakan agar bisa mendapat tambahan kuota. Misalnya, dengan memanfaatkan kuota negara lain yang tidak terserap maksimal,” tutur Menag.
“Ini kami perjuangkan agar kuota yang tersedia terserap efektif dan antrean jemaah haji Indonesia juga tidak terus bertambah,” imbuhnya.
Menag Yaqut mengapresiasi langkah Menteri Haji Saudi yang tahun ini melibatkan negara-negara pengirim jamaah termasuk Indonesia dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Kepastian kuota yang diinformasikan sejak dini akan memudahkan Indonesia dalam melakukan persiapan.
“Tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan menindaklanjuti MoU ini dengan mempersiapkan layanan bagi jamaah, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Kami bersama Komisi VIII DPR RI juga akan segera melakukan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH 2023,” tegasnya.
Apresiasi juga disampaikan Menag atas gelaran Pameran Haji. Ajang ini memberi kesempatan kepada para penyelenggara untuk melihat beragama layanan yang disiapkan dan ditawarkan oleh syarikah atau perusahaan yang telah ditunjuk Saudi sebagai penyedia layanan.
“Kami hadir dalam pameran ini untuk melihat langsung layanan yang disiapkan dan ditawarkan oleh syarikah. Kami terus berupaya memberikan layanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia,” tandasnya. Baca juga: Kuota Haji Indonesia Tahun Ini 221 Ribu Orang, Perindo Harap Biayanya Terjangkau
Hadir mendampingi Menag, Dirjen Penyenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali, Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto, Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo dan Ishfah Abidal Aziz, Konsul Jenderal (Konjen) RI di Jeddah Eko Hartono, serta Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
(kri)
Lihat Juga :
