Inisiasi 8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Airlangga Dinilai Wakili Aspirasi Rakyat

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menginisiasi pertemuan 8 partai politik (parpol) untuk menolak sistem Pemilu proporsional tertutup alias coblos partai. Peran dalan langkah Airlangga dalam pertemuan ini dinilai penting, karena mewakili aspirasi masyarakat.

Pengamat dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, publik harus memberikan apresiasi kepada para parpol yang menolak proporsional tertutup.

Delapan parpol tersebut adalah Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PKS, PKB, PAN, dan PPP. Hanya PDIP yang mendukung proporsional tertutup alias coblos parpol di surat suara.

"Publik harus memberikan apresiasi yang seluas-luasnya kepada 8 parpol. Khususnya kepada Airlangga sebagai inisiator pertemuan ini. Karena dianggap mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat secara keseluruhan," kata Adi, Senin (9/1/2023).



Dari segi politik pragmatisnya lanjut dia, sistem coblos partai bagi 8 parpol membuat lebih rumit untuk meningkatkan keterpilihan.

Sebab kata Adi lagi, 8 parpol ini memahami betul jika menggunakan sistem proposional tertutup yang terpilih mendapatkan suara mayoritas rakyat. "Tapi karena selera elite, suara rakyat digadaikan digantikan oleh elite partai," tegasnya.

Adi melihat, inisiasi Airlangga ini bukan berarti Golkar siap berseberangan dengan PDIP di Pemilu 2024. Menurut dia, hal wajar apabila sesama partai koalisi pemerintah berbeda sikap soal sistem Pemilu.

"Sering internal koalisi pemerintah juga banyak yang berbeda pandangan politiknya termasuk soal proporsional tertutup. Ini murni hanya soal beda kepentingan, beda isu, jadi bukan berarti mereka akan pisah di 2024," ungkap Adi

Sementara Airlangga mengungkapkan alasannya menjadi inisiator untuk mengumpulkan parpol parlemen yang menolak sistem Pemilu proporsional tertutup. Menurut Airlangga, dia ingin menciptakan keteduhan dan kondusifitas jelang Pemilu 2024.

"Karena kita ingin, di tahun 2023 di tahun politik ini teduh, nah keteduhan akan tercipta, kalau ada komunikasi antar partai politik," kata Airlangga usai acara pertemuan delapan parpol, di Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Menurutnya, walau dari delapan partai Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PAN, PKB, PPP, dan PKS memiliki agenda politik yang berbeda. Namun menjaga kondusifitas dalam Pemilu nanti menjadi tanggung jawab bersama.

"Walaupun berbeda-beda prioritas dan agendanya, tetapi ada kesamaan. Nah kesamaaan ini yang dicari terutama menghadapi Pemilu 2024 nanti," jelasnya.

Sebab, Airlangga menilai jika kepentingan untuk menolak sistem Pemilu proporsional tertutup bukan hanya kepentingan dari partai politik. Melainkan, ada kepentingan hak di dalamnya yang menentukan pilihan.

"Pertama ini ada kepentingan bersama terkait dengan kedaulatan rakyat. Ini bukan hanya dirasakan Partai Golkar. Tapi oleh seluruh partai peserta Pemilu. Sehingga dengan keperluan ini, kita duduk bersama. Kita rembukan dan kebetulan ini di awal tahun perlu silaturahmi antara partai politik," tutupnya.

Selain Airlangga, ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang hadir dalam pertemuan 8 parpol tersebut.

Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dan Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara. Perwakilan Partai Gerindra tidak hadir namun disebut menyetujui kesepakatan bersama.

"Yang tidak terlihat adalah Partai Gerindra, namun Partai Gerindra sudah berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan Nasdem, Bang Ahmad Ali, dan sudah menyetujui statement yang dibuat ini," ucap Airlangga.

Adapun dalam pertemuan ini turut membuahi, Lima poin kesepakatan bersama yaitu:

1. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita.

Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur.

2. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu. Dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem.

3. KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama.

5. Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi.