Gerindra: Prabowo Nyatakan Tolak Sistem Proporsional Tertutup
loading...
Partai Gerindra menegaskan menolak sistem pemilihan proporsional tertutup. Foto/ilustrasi.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto telah tegas menolak sistem pemilihan proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
"Secara partai politik, ketua umum Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa Partai Gerindra juga tidak setuju dengan proporsional tertutup," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/1/2023).
Dengan ketegasan Prabowo tersebut, Dasco menegaskan bahwa Partai Gerindra berada dalam barisan bersama tujuh fraksi partai politik lainnya. Komitmen itu, kata dia, sudah dipegang oleh partai Gerindra menyikapi adanya gugatan sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hanya saja, wakil ketua DPR itu menyampaikan bahwa pada kesempatan pernyataan bersama kemarin bersama pimpinan partai politik lainnya, Prabowo harus berhalangan hadir. Hal ini lantaran adanya kepadatan agenda dari Prabowo itu sendiri.
"Namun memang pertemuan yang diadakan kemarin itu juga pertemuan yang mendadak. Sehingga pak Prabowo sudah mempunyai jadwal yang tidak bisa ditunda di tempat lain," ujarnya.
Prabowo, kata dia, juga tak bisa mewakilkan pertemuan tersebut kepada elite partai Gerindra lainnya. Sebab para petinggi Gerindra juga memiliki agenda kepartaian yang bersamaan dengan waktu pertemuan.
"Namun dalam pelaksanaan kegiatan kemarin, kami melakukan komunikasi intens dengan petinggi-petinggi partai lain, terutama dalam membuat konsep kesepakatan," ujar Dasco.
"Secara partai politik, ketua umum Pak Prabowo sudah menyatakan bahwa Partai Gerindra juga tidak setuju dengan proporsional tertutup," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/1/2023).
Dengan ketegasan Prabowo tersebut, Dasco menegaskan bahwa Partai Gerindra berada dalam barisan bersama tujuh fraksi partai politik lainnya. Komitmen itu, kata dia, sudah dipegang oleh partai Gerindra menyikapi adanya gugatan sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hanya saja, wakil ketua DPR itu menyampaikan bahwa pada kesempatan pernyataan bersama kemarin bersama pimpinan partai politik lainnya, Prabowo harus berhalangan hadir. Hal ini lantaran adanya kepadatan agenda dari Prabowo itu sendiri.
"Namun memang pertemuan yang diadakan kemarin itu juga pertemuan yang mendadak. Sehingga pak Prabowo sudah mempunyai jadwal yang tidak bisa ditunda di tempat lain," ujarnya.
Prabowo, kata dia, juga tak bisa mewakilkan pertemuan tersebut kepada elite partai Gerindra lainnya. Sebab para petinggi Gerindra juga memiliki agenda kepartaian yang bersamaan dengan waktu pertemuan.
"Namun dalam pelaksanaan kegiatan kemarin, kami melakukan komunikasi intens dengan petinggi-petinggi partai lain, terutama dalam membuat konsep kesepakatan," ujar Dasco.
(muh)
Explore More