Inisiasi 8 Parpol Tolak Sistem Proporsional Tertutup, Airlangga Dinilai Wakili Aspirasi Rakyat
loading...
A
A
A
"Karena kita ingin, di tahun 2023 di tahun politik ini teduh, nah keteduhan akan tercipta, kalau ada komunikasi antar partai politik," kata Airlangga usai acara pertemuan delapan parpol, di Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).
Menurutnya, walau dari delapan partai Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PAN, PKB, PPP, dan PKS memiliki agenda politik yang berbeda. Namun menjaga kondusifitas dalam Pemilu nanti menjadi tanggung jawab bersama.
"Walaupun berbeda-beda prioritas dan agendanya, tetapi ada kesamaan. Nah kesamaaan ini yang dicari terutama menghadapi Pemilu 2024 nanti," jelasnya.
Sebab, Airlangga menilai jika kepentingan untuk menolak sistem Pemilu proporsional tertutup bukan hanya kepentingan dari partai politik. Melainkan, ada kepentingan hak di dalamnya yang menentukan pilihan.
"Pertama ini ada kepentingan bersama terkait dengan kedaulatan rakyat. Ini bukan hanya dirasakan Partai Golkar. Tapi oleh seluruh partai peserta Pemilu. Sehingga dengan keperluan ini, kita duduk bersama. Kita rembukan dan kebetulan ini di awal tahun perlu silaturahmi antara partai politik," tutupnya.
Selain Airlangga, ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang hadir dalam pertemuan 8 parpol tersebut.
Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dan Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara. Perwakilan Partai Gerindra tidak hadir namun disebut menyetujui kesepakatan bersama.
"Yang tidak terlihat adalah Partai Gerindra, namun Partai Gerindra sudah berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan Nasdem, Bang Ahmad Ali, dan sudah menyetujui statement yang dibuat ini," ucap Airlangga.
Adapun dalam pertemuan ini turut membuahi, Lima poin kesepakatan bersama yaitu:
1. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita.
Menurutnya, walau dari delapan partai Golkar, Gerindra, Demokrat, Nasdem, PAN, PKB, PPP, dan PKS memiliki agenda politik yang berbeda. Namun menjaga kondusifitas dalam Pemilu nanti menjadi tanggung jawab bersama.
"Walaupun berbeda-beda prioritas dan agendanya, tetapi ada kesamaan. Nah kesamaaan ini yang dicari terutama menghadapi Pemilu 2024 nanti," jelasnya.
Sebab, Airlangga menilai jika kepentingan untuk menolak sistem Pemilu proporsional tertutup bukan hanya kepentingan dari partai politik. Melainkan, ada kepentingan hak di dalamnya yang menentukan pilihan.
"Pertama ini ada kepentingan bersama terkait dengan kedaulatan rakyat. Ini bukan hanya dirasakan Partai Golkar. Tapi oleh seluruh partai peserta Pemilu. Sehingga dengan keperluan ini, kita duduk bersama. Kita rembukan dan kebetulan ini di awal tahun perlu silaturahmi antara partai politik," tutupnya.
Selain Airlangga, ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang hadir dalam pertemuan 8 parpol tersebut.
Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dan Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara. Perwakilan Partai Gerindra tidak hadir namun disebut menyetujui kesepakatan bersama.
"Yang tidak terlihat adalah Partai Gerindra, namun Partai Gerindra sudah berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan Nasdem, Bang Ahmad Ali, dan sudah menyetujui statement yang dibuat ini," ucap Airlangga.
Adapun dalam pertemuan ini turut membuahi, Lima poin kesepakatan bersama yaitu:
1. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita.
Explore More