Kebijakan Berubah-ubah Sebabkan Pengendalian Pandemi dan Ekonomi Gagal

JAKARTA - Kurva penyebaran virus corona (COVID-19) secara nasional terus meningkat di Indonesia. Bahkan, angka positif COVID-19 dan kluster baru ditemukan di sejumlah daerah. Presiden Jokowi pun sempat meminta agar daerah melakukan pengetatan protokol kesehatan.

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai, peningkatan kasus positif COVID-19 karena munculnya kebijakan yang berubah-ubah dari pemerintah. Di sisi lain, terdapat pelonggaran pembatasan sosial menuju new normal, saat ini kembali dilakukan pengetatan setelah kasus positif meningkat.

"Pemerintah sejak awal gagal memetakan masyarakat, sehingga dalam penanganan pun tidak miliki sasaran spesifik. Ada sebagian masyarakat yang tidak menyadari bahaya pandemi, juga tidak merasa terdampak (latent publict)," ujar Dedi saat dihubungi SINDOnews, Senin (13/7/2020).( )

Dedi mengatakan, sejak awal, lalu lintas dan pengawasan terhadap pergerakan orang mulai mengendur, sehingga tak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa kehidupan sudah normal seperti biasanya. Dampaknya masyarakat 'abai' lalu tak menafsirkan sendiri-sendiri istilah new normal.

"Sehingga aktivitas tetap berjalan sebagaimana kebutuhan harian, pemerintah terlalu politis dalam menangani pandemi. Inilah yang kemudian lebih banyak polemik di banding hasil pelandaian kurva," kata dia.

Selain itu, kata Dedi, dampak dari kebijakan yang berubah-ubah itu adalah kegagalan yang berimbas pada semua aspek. Di antaranya pemerintah tidak signifikan mengendalikan ekonomi, juga gagal menekan laju sebaran pandemi.( )

"Padahal, jika pemerintah berkomitmen dan merelakan salah satunya, mengorbankan sisi politik akan mendapatkan hasil yang baik terkait pandemi, dan berhasil tangani pandemi, akan berhasil pula ke sektor ekonomi," katanya.