Alvara: Kepuasan Kinerja Pemerintah Pusat Rendah, Gugus Tugas Tinggi
Minggu, 12 Juli 2020 - 16:01 WIB
loading...
FOTO/SINDOnews/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Alvara Research Center merilis hasil survei soal “Respons Publik Atas Covid-19”. Dalam poin Kepuasan Kinerja Pemerintah dalam Penanganan Covid-19 , ternyata kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat paling rendah, sementara kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dinyatakan paling tinggi.
Dalam paparan hasil survei secara virtual, Minggu (12/7/2020), CEO Alvara Hasanuddin Ali mengatakan, indeks kepuasan publik terhadap Gugus Tugas mencapai 72,7%. Disusul gubernur di masing-masing tempat tinggal responden sebesar 70,0%. Berikutnya bupati/wali kota 67,7% dan terakhir pemerintah pusat 60,2%. (Baca juga: Survei CPCS: Prabowo, Ganjar, dan Ridwan Kamil Calon Kuat Pilpres 2024)
"Ada perbedaan antara tingkat kepuasan terhadap Gugus Tugas dan Pemerintah Pusat. Ini berarti publik melihat bahwa penanganan atas dampak dari Covid-19 tidak terlalu diapresiasi positif oleh publik. Sementara Gugus Tugas lebih pada penanganan Covid-19 dan Pemerintah Pusat lebih pada dampak Covid-19," ungkap Hasan.
Sementara gubernur dan bupati/wali kota mendapatkan apresiasi tinggi karena mereka dalam bekerja berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga aktivitas mereka bisa lebih dirasakan langsung oleh masyarakat.
Aspek kepuasan ini diukur dari beberapa parameter. Antara lain, mayoritas publik mengaku puas dengan informasi protokol kesehatan mencapai 73,3%. Disusul perawatan pasien Covid-19 sebesar 72,3% dan ketiga bantuan sosial 56,2%.
Berikutnya, pemulihan ekonomi hanya diapresiasi 48,2%; ketegasan bagi yang melanggar protokol kesehatan 47,3%; Kartu Prakerja 39,2%; dan penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hanya sebesar 31,9%.
"Survei ini dilakukan sebelum ada putusan Kartu Prakerja distop. Dan ternyata tingkat kepuasan publik terhadap program ini rendah. Penanganan PHK juga rendah karena banyak masyarakat yang terkena PHK. Bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan juga belum ada ketegasan. Soal pemulihan ekonomi juga belum diapresiasi," paparnya.
Bahkan, kata Hasan, tingkat optimisme publik terhadap kondisi ekonomi Indonesia juga turun, hanya berada di angka di atas 50%, tepatnya 63,5%. Kondisi ini turun dibanding survei pada Oktober 2019 lalu yang berada di angka 71,0%.
Rinciannya, sangat optimistis sekali 2,9%; sangat optimistis 8,4%; optimis 52,2%; pesimis 28,1%; sangat pesimis 4,7%; dan sangat pesimis sekali 3,8%.
"Angka ini tidak membuat kita happy karena sebelumnya survei terhadap optimisme publik selalu di atas 70% bahkan pernah 80%. Ini perlu dijaga agar tingkat optimisme ini tidak turun. Tingkat optimisme itu semakin tinggi semakin baik karena di situ roda ekonomi akan bergerak. Ini menjadi catatan kita masih di atas 50%, tapi di bawah tingkat optimisme di tahun-tahun sebelumnya," katanya.
Hasan mengatakan bahwa sejak terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia awal Maret 2020, Alvara rutin melakukan riset untuk melihat pandangan masyarakat terkait Covid-19 dan dampaknya yang dirasakan secara riil oleh masyarakat.
Survei ini dilakukan pada 22 Juni-1 Juli 2020 dengan melibatkan 1.225 responden. Metode yang digunakan adalah Online Survey dan Mobile Assisted Phone Interview dengan wilayah survei seluruh Indonesia.
Namun, ada beberapa provinsi di wilayah Indonesia timur seperti Papua, Papua Barat, dan Maluku yang karena terkendala jaringan internet dan coverage sehingga tidak masuk survei. Margin of error berkisar 2,86%.
Dalam paparan hasil survei secara virtual, Minggu (12/7/2020), CEO Alvara Hasanuddin Ali mengatakan, indeks kepuasan publik terhadap Gugus Tugas mencapai 72,7%. Disusul gubernur di masing-masing tempat tinggal responden sebesar 70,0%. Berikutnya bupati/wali kota 67,7% dan terakhir pemerintah pusat 60,2%. (Baca juga: Survei CPCS: Prabowo, Ganjar, dan Ridwan Kamil Calon Kuat Pilpres 2024)
"Ada perbedaan antara tingkat kepuasan terhadap Gugus Tugas dan Pemerintah Pusat. Ini berarti publik melihat bahwa penanganan atas dampak dari Covid-19 tidak terlalu diapresiasi positif oleh publik. Sementara Gugus Tugas lebih pada penanganan Covid-19 dan Pemerintah Pusat lebih pada dampak Covid-19," ungkap Hasan.
Sementara gubernur dan bupati/wali kota mendapatkan apresiasi tinggi karena mereka dalam bekerja berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga aktivitas mereka bisa lebih dirasakan langsung oleh masyarakat.
Aspek kepuasan ini diukur dari beberapa parameter. Antara lain, mayoritas publik mengaku puas dengan informasi protokol kesehatan mencapai 73,3%. Disusul perawatan pasien Covid-19 sebesar 72,3% dan ketiga bantuan sosial 56,2%.
Berikutnya, pemulihan ekonomi hanya diapresiasi 48,2%; ketegasan bagi yang melanggar protokol kesehatan 47,3%; Kartu Prakerja 39,2%; dan penanganan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hanya sebesar 31,9%.
"Survei ini dilakukan sebelum ada putusan Kartu Prakerja distop. Dan ternyata tingkat kepuasan publik terhadap program ini rendah. Penanganan PHK juga rendah karena banyak masyarakat yang terkena PHK. Bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan juga belum ada ketegasan. Soal pemulihan ekonomi juga belum diapresiasi," paparnya.
Bahkan, kata Hasan, tingkat optimisme publik terhadap kondisi ekonomi Indonesia juga turun, hanya berada di angka di atas 50%, tepatnya 63,5%. Kondisi ini turun dibanding survei pada Oktober 2019 lalu yang berada di angka 71,0%.
Rinciannya, sangat optimistis sekali 2,9%; sangat optimistis 8,4%; optimis 52,2%; pesimis 28,1%; sangat pesimis 4,7%; dan sangat pesimis sekali 3,8%.
"Angka ini tidak membuat kita happy karena sebelumnya survei terhadap optimisme publik selalu di atas 70% bahkan pernah 80%. Ini perlu dijaga agar tingkat optimisme ini tidak turun. Tingkat optimisme itu semakin tinggi semakin baik karena di situ roda ekonomi akan bergerak. Ini menjadi catatan kita masih di atas 50%, tapi di bawah tingkat optimisme di tahun-tahun sebelumnya," katanya.
Hasan mengatakan bahwa sejak terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia awal Maret 2020, Alvara rutin melakukan riset untuk melihat pandangan masyarakat terkait Covid-19 dan dampaknya yang dirasakan secara riil oleh masyarakat.
Survei ini dilakukan pada 22 Juni-1 Juli 2020 dengan melibatkan 1.225 responden. Metode yang digunakan adalah Online Survey dan Mobile Assisted Phone Interview dengan wilayah survei seluruh Indonesia.
Namun, ada beberapa provinsi di wilayah Indonesia timur seperti Papua, Papua Barat, dan Maluku yang karena terkendala jaringan internet dan coverage sehingga tidak masuk survei. Margin of error berkisar 2,86%.
(nbs)
Lihat Juga :
