Catatan Akhir Tahun 2022, LPOI Soroti Oligarki hingga Kedaulatan Pangan
Sabtu, 31 Desember 2022 - 13:26 WIB
loading...
A
A
A
1. Pemerintah tidak boleh hanya mengikuti orkestrasi oligarki dan global driver dalam menghadapi ancaman perang biologi dengan berbagai serbuan agenda-agenda pandemi.Pemerintahharus lebih berani menegosiasikan kepentingan nasional dan kesetaraan dalam menghadapi perang mata uang, di tengah agenda global driver yang mengarahkan pada kesatuan mata uang digital.
2. Kolonialisasi digital harus segera diakhiri, dengan segera membangun kemandirian dan kedaulatan device, network, dan aplication. Kedaulatan data dan informasi serta kedaulatan siber harus dijaga, dan tak boleh bocor serta bebas ditambang oleh pihak-pihak berkepentingan, agar kedaulatan nasional tidak terkoyak.
3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Rakyat harus mendapatkan hak yang sama dalam segala hal dan tak boleh dikalahkan oleh kepentingan oligarki. Redistribusi aset, redistribusi lahan dan hutan tak boleh dimonopoli dan sekadar manipulasi. Kesempatan berusaha harus lebih dibuka seluas-luasnya bagi semua pihak bukan hanya untuk dikuasai oleh kongsi-kongsi tertentu di negeri ini. Anak-anak muda harus lebih diberi porsi dan ruang berkreasi agar lebih produktif dan lebih berkontribusi pada negeri.
4. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus dijunjung tinggi. Keselamatan dan nyawa manusia Indonesia harus diutamakan dan tak boleh disia-siakan. Berbagai tindakan kekerasan yang telah merugikan kemanusiaan dan menghilangkan nyawa manusia harus dihentikan dan tragedi Kanjuruhan harus diusut setuntas-tuntasnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana ekologis dan ancaman terorisme harus selalu harus diwaspadai. Pemerintah tidak boleh lengah dalam menghadapi berbagai tantangan ancaman, tantangan, dan gangguan yang mungkin terjadi.
5. Persatuan dan kesatuan Indonesia harus diperkuat, terutama dalam menghadapi dan mewaspadai turbulensi politik menyongsong tahun politik 2024. Pemerintah harus mewaspadai politisasi agama, lebih tegas dan berani melarang penyebarluasan ideologi Wahabi, Salafi, Khilafah, dan Takfiri. Segera mengambil aksi nyata dan menindak berbagai provokasi anti Pancasila, provokasi anti NKRI, dan antipemerintah yang mengancam kesatuan dan keamanan nasional. Pemulihan terhadap kepercayaan rakyat terhadap aparat kepolisian, TNI, dan para penegak hukum harus segera dipulihkan, agar keamanan dan pertahanan semakin kuat menghadapi berbagai turbulensi.
2. Kolonialisasi digital harus segera diakhiri, dengan segera membangun kemandirian dan kedaulatan device, network, dan aplication. Kedaulatan data dan informasi serta kedaulatan siber harus dijaga, dan tak boleh bocor serta bebas ditambang oleh pihak-pihak berkepentingan, agar kedaulatan nasional tidak terkoyak.
3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Rakyat harus mendapatkan hak yang sama dalam segala hal dan tak boleh dikalahkan oleh kepentingan oligarki. Redistribusi aset, redistribusi lahan dan hutan tak boleh dimonopoli dan sekadar manipulasi. Kesempatan berusaha harus lebih dibuka seluas-luasnya bagi semua pihak bukan hanya untuk dikuasai oleh kongsi-kongsi tertentu di negeri ini. Anak-anak muda harus lebih diberi porsi dan ruang berkreasi agar lebih produktif dan lebih berkontribusi pada negeri.
4. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus dijunjung tinggi. Keselamatan dan nyawa manusia Indonesia harus diutamakan dan tak boleh disia-siakan. Berbagai tindakan kekerasan yang telah merugikan kemanusiaan dan menghilangkan nyawa manusia harus dihentikan dan tragedi Kanjuruhan harus diusut setuntas-tuntasnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana ekologis dan ancaman terorisme harus selalu harus diwaspadai. Pemerintah tidak boleh lengah dalam menghadapi berbagai tantangan ancaman, tantangan, dan gangguan yang mungkin terjadi.
5. Persatuan dan kesatuan Indonesia harus diperkuat, terutama dalam menghadapi dan mewaspadai turbulensi politik menyongsong tahun politik 2024. Pemerintah harus mewaspadai politisasi agama, lebih tegas dan berani melarang penyebarluasan ideologi Wahabi, Salafi, Khilafah, dan Takfiri. Segera mengambil aksi nyata dan menindak berbagai provokasi anti Pancasila, provokasi anti NKRI, dan antipemerintah yang mengancam kesatuan dan keamanan nasional. Pemulihan terhadap kepercayaan rakyat terhadap aparat kepolisian, TNI, dan para penegak hukum harus segera dipulihkan, agar keamanan dan pertahanan semakin kuat menghadapi berbagai turbulensi.
Lihat Juga :
