Catatan Akhir Tahun 2022, LPOI Soroti Oligarki hingga Kedaulatan Pangan
loading...
Refleksi Akhir Tahun 2022 dan International Media Training for Muslim Journalist yang digelar LPOI di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqofah Ciganjur selama dua hari, Sabtu-Minggu (31/12/2022 - 1/1/2023). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) menjelang tutup tahun menggelar Refleksi Akhir Tahun 2022 dan International Media Training for Muslim Journalist. Kegiatan digelar di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqofah Ciganjur, Jakarta Selatan, selama dua hari, Sabtu-Minggu (31/12/2022 - 1/1/2023).
Hadir dalam refleksi akhir tahun 2022, Duta Besar Republik Rakyat China untuk Indonesia Mr Lu Kang; Deputi VII Badan Intelijen Negara DR Wawan Hari Purwanto; Direktur Pencegahan BNPT Brigjend Pol Ahmad Nur Wahid; dan seluruh anggota LPOI serta para jurnalis muslim yang diundangan dari berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Umum LPOI KH Said Aqil Siroj dalam catatan akhir tahun 2022 menyampaikan pemerintah Indonesia dan pihak berkepentingan tidak boleh hanya mengekspolitasi sumber daya alam, melupakan keseimbangan ekologis, dan masa depan generasi bangsa. Kemitraan strategis yang dibangun oleh pemerintah dan pihak lain, tidak boleh menciptakan ketergantungan yang berkepanjangan dan merugikan, serta tak boleh membuka peluang bagi terciptanya neokolonialisasi.
"Demikian halnya kerja sama yang dibangun harus diiringi dengan transfer pengetahuan dan keahlian serta dibarengi dengan pengakuan atas kedaulatan bangsa," kata Kiai Said dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/12/2022).
LPOI mengapresiasi langkah pemerintah untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih baik. Namun demikian masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dan berbagai hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius. Berikut ini poin-poin yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
1. Pemerintah tidak boleh hanya mengikuti orkestrasi oligarki dan global driver dalam menghadapi ancaman perang biologi dengan berbagai serbuan agenda-agenda pandemi.Pemerintahharus lebih berani menegosiasikan kepentingan nasional dan kesetaraan dalam menghadapi perang mata uang, di tengah agenda global driver yang mengarahkan pada kesatuan mata uang digital.
2. Kolonialisasi digital harus segera diakhiri, dengan segera membangun kemandirian dan kedaulatan device, network, dan aplication. Kedaulatan data dan informasi serta kedaulatan siber harus dijaga, dan tak boleh bocor serta bebas ditambang oleh pihak-pihak berkepentingan, agar kedaulatan nasional tidak terkoyak.
3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Rakyat harus mendapatkan hak yang sama dalam segala hal dan tak boleh dikalahkan oleh kepentingan oligarki. Redistribusi aset, redistribusi lahan dan hutan tak boleh dimonopoli dan sekadar manipulasi. Kesempatan berusaha harus lebih dibuka seluas-luasnya bagi semua pihak bukan hanya untuk dikuasai oleh kongsi-kongsi tertentu di negeri ini. Anak-anak muda harus lebih diberi porsi dan ruang berkreasi agar lebih produktif dan lebih berkontribusi pada negeri.
4. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus dijunjung tinggi. Keselamatan dan nyawa manusia Indonesia harus diutamakan dan tak boleh disia-siakan. Berbagai tindakan kekerasan yang telah merugikan kemanusiaan dan menghilangkan nyawa manusia harus dihentikan dan tragedi Kanjuruhan harus diusut setuntas-tuntasnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana ekologis dan ancaman terorisme harus selalu harus diwaspadai. Pemerintah tidak boleh lengah dalam menghadapi berbagai tantangan ancaman, tantangan, dan gangguan yang mungkin terjadi.
5. Persatuan dan kesatuan Indonesia harus diperkuat, terutama dalam menghadapi dan mewaspadai turbulensi politik menyongsong tahun politik 2024. Pemerintah harus mewaspadai politisasi agama, lebih tegas dan berani melarang penyebarluasan ideologi Wahabi, Salafi, Khilafah, dan Takfiri. Segera mengambil aksi nyata dan menindak berbagai provokasi anti Pancasila, provokasi anti NKRI, dan antipemerintah yang mengancam kesatuan dan keamanan nasional. Pemulihan terhadap kepercayaan rakyat terhadap aparat kepolisian, TNI, dan para penegak hukum harus segera dipulihkan, agar keamanan dan pertahanan semakin kuat menghadapi berbagai turbulensi.
Hadir dalam refleksi akhir tahun 2022, Duta Besar Republik Rakyat China untuk Indonesia Mr Lu Kang; Deputi VII Badan Intelijen Negara DR Wawan Hari Purwanto; Direktur Pencegahan BNPT Brigjend Pol Ahmad Nur Wahid; dan seluruh anggota LPOI serta para jurnalis muslim yang diundangan dari berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Umum LPOI KH Said Aqil Siroj dalam catatan akhir tahun 2022 menyampaikan pemerintah Indonesia dan pihak berkepentingan tidak boleh hanya mengekspolitasi sumber daya alam, melupakan keseimbangan ekologis, dan masa depan generasi bangsa. Kemitraan strategis yang dibangun oleh pemerintah dan pihak lain, tidak boleh menciptakan ketergantungan yang berkepanjangan dan merugikan, serta tak boleh membuka peluang bagi terciptanya neokolonialisasi.
"Demikian halnya kerja sama yang dibangun harus diiringi dengan transfer pengetahuan dan keahlian serta dibarengi dengan pengakuan atas kedaulatan bangsa," kata Kiai Said dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/12/2022).
LPOI mengapresiasi langkah pemerintah untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang lebih baik. Namun demikian masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dan berbagai hal yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan serius. Berikut ini poin-poin yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
1. Pemerintah tidak boleh hanya mengikuti orkestrasi oligarki dan global driver dalam menghadapi ancaman perang biologi dengan berbagai serbuan agenda-agenda pandemi.Pemerintahharus lebih berani menegosiasikan kepentingan nasional dan kesetaraan dalam menghadapi perang mata uang, di tengah agenda global driver yang mengarahkan pada kesatuan mata uang digital.
2. Kolonialisasi digital harus segera diakhiri, dengan segera membangun kemandirian dan kedaulatan device, network, dan aplication. Kedaulatan data dan informasi serta kedaulatan siber harus dijaga, dan tak boleh bocor serta bebas ditambang oleh pihak-pihak berkepentingan, agar kedaulatan nasional tidak terkoyak.
3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan. Rakyat harus mendapatkan hak yang sama dalam segala hal dan tak boleh dikalahkan oleh kepentingan oligarki. Redistribusi aset, redistribusi lahan dan hutan tak boleh dimonopoli dan sekadar manipulasi. Kesempatan berusaha harus lebih dibuka seluas-luasnya bagi semua pihak bukan hanya untuk dikuasai oleh kongsi-kongsi tertentu di negeri ini. Anak-anak muda harus lebih diberi porsi dan ruang berkreasi agar lebih produktif dan lebih berkontribusi pada negeri.
4. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus dijunjung tinggi. Keselamatan dan nyawa manusia Indonesia harus diutamakan dan tak boleh disia-siakan. Berbagai tindakan kekerasan yang telah merugikan kemanusiaan dan menghilangkan nyawa manusia harus dihentikan dan tragedi Kanjuruhan harus diusut setuntas-tuntasnya. Kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana ekologis dan ancaman terorisme harus selalu harus diwaspadai. Pemerintah tidak boleh lengah dalam menghadapi berbagai tantangan ancaman, tantangan, dan gangguan yang mungkin terjadi.
5. Persatuan dan kesatuan Indonesia harus diperkuat, terutama dalam menghadapi dan mewaspadai turbulensi politik menyongsong tahun politik 2024. Pemerintah harus mewaspadai politisasi agama, lebih tegas dan berani melarang penyebarluasan ideologi Wahabi, Salafi, Khilafah, dan Takfiri. Segera mengambil aksi nyata dan menindak berbagai provokasi anti Pancasila, provokasi anti NKRI, dan antipemerintah yang mengancam kesatuan dan keamanan nasional. Pemulihan terhadap kepercayaan rakyat terhadap aparat kepolisian, TNI, dan para penegak hukum harus segera dipulihkan, agar keamanan dan pertahanan semakin kuat menghadapi berbagai turbulensi.
