Digitalisasi Program Kartu Prakerja Dinilai Meminimalkan Praktik Korupsi

Sabtu, 11 Juli 2020 - 18:22 WIB
loading...
A A A
Metta menambahkan, terobosan digital seperti apa yang dilakukan melalui Kartu Prakerja ini perlu terus didorong. Menurutnya, generasi muda terlebih para pencari kerja harus siap masuk ke era digital.

"Ini sebuah terobosan yang jangan sampai dia layu sebelum berkembang dengan sehat. Saya malah bersyukur ini ada percepatan digitalisasi dengan adanya Covid. Jadi saya kira kita justru harus apresiasi dengan kebijakan digital ini (Kartu Prakerja)," ujar Metta.

Sementara itu Sekretaris Jenderal PP KAGAMA, AAGN Ari Dwipayana mengatakan, Kartu Prakerja harus dilihat sebagai policy reform. Selama ini, menurut Ari, Indonesia menghadapi problem struktural dimana adanya ketidakseimbangan atau gap antara apa yang dibutuhkan dunia kerja dengan keterampilan tenaga kerja yang tersedia.
Digitalisasi Program Kartu Prakerja Dinilai Meminimalkan Praktik Korupsi

"Sehingga perlu ada jembatan yang bisa menyambung antara apa yang menjadi tingkat kompetensi dari pencari kerja dengan dunia kerja. Ini problem stuktural yang puluhan tahun kita hadapi dan terobosan reform yang dilakukan adalah Kartu Prakerja," kata Ari.

Ari mengaku sepakat bahwa Kartu Prakerja ini masih memiliki ruang-ruang untuk penyempuranaan dan perbaikan. "Ketika kita bicara tentang Kartu Prakerja sebagai sebuah inovasi atau policy reform itu pasti terbuka terhadap kritik. Masih ada ruang-ruang yang mungkin ada penyempurnaan dan perbaikan," tuturnya.

"Kritik itu adalah bagian dari upaya untuk membuat policy reform itu semakin baik. KAGAMA sangat setuju kalau misalnya ruang untuk kritik terhadap policy reform ini harus dilakukan dan evaluasi harus dikerjakan dan berbagai perbaikan itu harus dilakukan juga," tambah Ari.
(maf)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Pengamat: Pemberantasan...
Pengamat: Pemberantasan Korupsi Tak Maksimal jika Hanya Berfokus pada Pelaku
Mengapa UU Pemberantasan...
Mengapa UU Pemberantasan Korupsi Perlu Diubah
Bantah Lari karena Dugaan...
Bantah Lari karena Dugaan Terlibat Suap, Ahmad Dedi Hormati Proses Hukum
Refleksi Perkara Korupsi
Refleksi Perkara Korupsi
Dukung Penguatan PPATK,...
Dukung Penguatan PPATK, Sahroni: Perannya Besar dalam Pemberantasan Korupsi!
Kebencian Terhadap Korupsi...
Kebencian Terhadap Korupsi dan Koruptor
Ketika Uang Negara Rp35.914...
Ketika Uang Negara Rp35.914 Triliun Lenyap Dikorupsi sejak 2003
130 Orang Ditangkap...
130 Orang Ditangkap karena Korupsi, Termasuk Para Pejabat Berbagai Kementerian
Arab Saudi Tangkap 116...
Arab Saudi Tangkap 116 Pejabat dalam Operasi Pemberantasan Korupsi Besar-besaran
Rekomendasi
UI Tegaskan Kajian BEM...
UI Tegaskan Kajian BEM Psikologi soal LGBT Bukan Sikap Resmi Kampus
Momen Menegangkan Pasukan...
Momen Menegangkan Pasukan TNI Evakuasi Jenazah Pilot AS yang Ditembak OPM di Yahukimo
Viral! Petisi Cancel...
Viral! Petisi Cancel Sarwendah Tembus 27 Ribu Tanda Tangan
Berita Terkini
Brigjen LMI Jadi Tersangka...
Brigjen LMI Jadi Tersangka Korupsi MBG, Qodari: Hukum Harus Tegak Tanpa Pandang Bulu
PDIP Balas PSI yang...
PDIP Balas PSI yang Ingin Jadikan Jateng 'Kandang Gajah': Jangan Terlalu Sombong!
KPK Ungkap Asal Usul...
KPK Ungkap Asal Usul Uang Dalam Amplop yang Ditinggal Bupati Kuansing saat Audiensi ke Menhut
Tekan Angka Kematian...
Tekan Angka Kematian Jemaah Haji, Menhaj: Istithaah Kesehatan Jadi PR
Menhut Akui Terima Amplop...
Menhut Akui Terima Amplop dari Bupati Kuansing, KPK: Mestinya Laporkan Dugaan Gratifikas
Penasihat Ahli Kapolri:...
Penasihat Ahli Kapolri: Irjen Pol Pipit Rismanto Segera Dilantik Jadi Kapolda Jabar
Infografis
8 Menteri Era Jokowi...
8 Menteri Era Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved