Digitalisasi Program Kartu Prakerja Dinilai Meminimalkan Praktik Korupsi

Sabtu, 11 Juli 2020 - 18:22 WIB
loading...
Digitalisasi Program...
Program Kartu Prakerja adalah terobosan digital ekosistem di dalam sebuah kebijakan pemerintah. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Co-Founder Katadata Insight Center, Metta Dharmasaputra menilai, pelaksanaan program Kartu Prakerja melalui digitalisasi bisa meminimalisasi praktik korupsi dalam sebuah implementasi kebijakan. Ia mengatakan Kartu Prakerja adalah terobosan digital ekosistem di dalam sebuah kebijakan pemerintah.

(Baca juga: KPK Temukan Keganjilan Program Kartu Prakerja, Ini Poin-poinnya)

"Ini sebuah gerakan yang justru meminimalkan korupsi. Karena tidak ada aliran uang yang keluar, tidak ada cash yang keluar," ujar Metta dalam Seminar Nasional virtual yang diselenggarakan Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) bertemakan Kupas Tuntas Kartu Prakerja, Sabtu (11/7/2020).
Digitalisasi Program Kartu Prakerja Dinilai Meminimalkan Praktik Korupsi

Metta menjelaskan, Kartu Prakerja berbeda dengan Bantuan Sosial (Bansos). Kartu Prakerja, kata dia, sejak awal didesain untuk memberi pelatihan guna meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menuju visi Indonesia Maju 2045.

"Kenapa tidak cash, Kartu Prakerja memang didesain bukan untuk bansos, tapi untuk pelatihan. Kita harus ada satu pemahaman bahwa ini (Kartu Prakerja) disusun tidak dalam kondisi normal (pandemi Covid-19)," jelas Metta.

(Baca juga: Perpres Kartu Prakerja Terbit, Atur Ancaman Pidana Pemalsu Identitas)
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Mengapa UU Pemberantasan...
Mengapa UU Pemberantasan Korupsi Perlu Diubah
Bantah Lari karena Dugaan...
Bantah Lari karena Dugaan Terlibat Suap, Ahmad Dedi Hormati Proses Hukum
Refleksi Perkara Korupsi
Refleksi Perkara Korupsi
Dukung Penguatan PPATK,...
Dukung Penguatan PPATK, Sahroni: Perannya Besar dalam Pemberantasan Korupsi!
Kebencian Terhadap Korupsi...
Kebencian Terhadap Korupsi dan Koruptor
PBNU Dukung KPK Percepat...
PBNU Dukung KPK Percepat Penuntasan Kasus Kuota Haji yang Menjerat Gus Yaqut
Arab Saudi Tangkap 116...
Arab Saudi Tangkap 116 Pejabat dalam Operasi Pemberantasan Korupsi Besar-besaran
Demo di KPK, FUKI Desak...
Demo di KPK, FUKI Desak Kasus Kuota Haji Diusut Tuntas
Datang ke Kantor KPK,...
Datang ke Kantor KPK, Gubernur Pramono Anung: Konsultasi!
Rekomendasi
Negara Mayoritas Islam...
Negara Mayoritas Islam Ini Sangkal Jadi Markas Pasukan Elite Israel untuk Perang Melawan Iran
21.948 Jemaah Haji Reguler...
21.948 Jemaah Haji Reguler dan 7.702 Haji Khusus Sudah Tiba di Indonesia
El Nino Bawa Kemarau...
El Nino Bawa Kemarau Lebih Kering, Puncaknya Agustus-September 2026
Berita Terkini
Kasus Korupsi MBG Jadi...
Kasus Korupsi MBG Jadi Alarm Integritas Yayasan, PFI Dorong Audit dan Pengawasan Ketat
BI Rate Naik dan Rupiah...
BI Rate Naik dan Rupiah (tetap) Melemah
Penahanan Sudewo Dipindah...
Penahanan Sudewo Dipindah ke Semarang Jelang Sidang Perdana Kasusnya
Mensos Gus Ipul Tegaskan...
Mensos Gus Ipul Tegaskan Tak Ada Zona Aman untuk Korupsi di Kemensos
Alasan Natalius Pigai...
Alasan Natalius Pigai Usul Jabatan Utama Polri Bisa Diisi Sipil
Silmy Karim Cs Ditahan...
Silmy Karim Cs Ditahan KPK, DPR Bakal Minta Penjelasan Kemenimipas
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved