Digitalisasi Program Kartu Prakerja Dinilai Meminimalkan Praktik Korupsi

JAKARTA - Co-Founder Katadata Insight Center, Metta Dharmasaputra menilai, pelaksanaan program Kartu Prakerja melalui digitalisasi bisa meminimalisasi praktik korupsi dalam sebuah implementasi kebijakan. Ia mengatakan Kartu Prakerja adalah terobosan digital ekosistem di dalam sebuah kebijakan pemerintah.

(Baca juga: KPK Temukan Keganjilan Program Kartu Prakerja, Ini Poin-poinnya)

"Ini sebuah gerakan yang justru meminimalkan korupsi. Karena tidak ada aliran uang yang keluar, tidak ada cash yang keluar," ujar Metta dalam Seminar Nasional virtual yang diselenggarakan Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) bertemakan Kupas Tuntas Kartu Prakerja, Sabtu (11/7/2020).

Metta menjelaskan, Kartu Prakerja berbeda dengan Bantuan Sosial (Bansos). Kartu Prakerja, kata dia, sejak awal didesain untuk memberi pelatihan guna meningkatkan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia menuju visi Indonesia Maju 2045.

"Kenapa tidak cash, Kartu Prakerja memang didesain bukan untuk bansos, tapi untuk pelatihan. Kita harus ada satu pemahaman bahwa ini (Kartu Prakerja) disusun tidak dalam kondisi normal (pandemi Covid-19)," jelas Metta.

(Baca juga: Perpres Kartu Prakerja Terbit, Atur Ancaman Pidana Pemalsu Identitas)

Metta menambahkan, terobosan digital seperti apa yang dilakukan melalui Kartu Prakerja ini perlu terus didorong. Menurutnya, generasi muda terlebih para pencari kerja harus siap masuk ke era digital.

"Ini sebuah terobosan yang jangan sampai dia layu sebelum berkembang dengan sehat. Saya malah bersyukur ini ada percepatan digitalisasi dengan adanya Covid. Jadi saya kira kita justru harus apresiasi dengan kebijakan digital ini (Kartu Prakerja)," ujar Metta.

Sementara itu Sekretaris Jenderal PP KAGAMA, AAGN Ari Dwipayana mengatakan, Kartu Prakerja harus dilihat sebagai policy reform. Selama ini, menurut Ari, Indonesia menghadapi problem struktural dimana adanya ketidakseimbangan atau gap antara apa yang dibutuhkan dunia kerja dengan keterampilan tenaga kerja yang tersedia.

"Sehingga perlu ada jembatan yang bisa menyambung antara apa yang menjadi tingkat kompetensi dari pencari kerja dengan dunia kerja. Ini problem stuktural yang puluhan tahun kita hadapi dan terobosan reform yang dilakukan adalah Kartu Prakerja," kata Ari.

Ari mengaku sepakat bahwa Kartu Prakerja ini masih memiliki ruang-ruang untuk penyempuranaan dan perbaikan. "Ketika kita bicara tentang Kartu Prakerja sebagai sebuah inovasi atau policy reform itu pasti terbuka terhadap kritik. Masih ada ruang-ruang yang mungkin ada penyempurnaan dan perbaikan," tuturnya.

"Kritik itu adalah bagian dari upaya untuk membuat policy reform itu semakin baik. KAGAMA sangat setuju kalau misalnya ruang untuk kritik terhadap policy reform ini harus dilakukan dan evaluasi harus dikerjakan dan berbagai perbaikan itu harus dilakukan juga," tambah Ari.