DPR Minta Pemerintah Pastikan Ketersediaan Pangan saat Natal dan Tahun Baru

Total produksi, total luas panen, dan total konsumsi rumah tangganya membutuhkan validitas dan akurasi data yang komprehensif dan akuntabel. Perhatian serius pada petani beragam komoditas tersebut menjadi kunci utama agar pada 2023 nanti tidak terjadi lagi misalnya kelangkaan minyak seperti halnya terjadi di sepanjang 2022.

"Misi ketahanan pangan nasional seyogianya juga mendasarkan pada local wisdom. Program pemerintah untuk peningkatan produktivitas beras, jagung, atau bawang merah misalnya, harus melihat potensi dan kearifan lokalnya dulu. Pemetaan sosial dan wilayah sangat diperlukan di sini," ujar Anggia.

Politisi PKB ini mencontohkan banyak tradisi kuliner berbasis pangan lokal yang merupakan bentuk kearifan lokal dan gambaran pola hidup masyarakat, sekaligus sumber ekonomi utama masyarakatnya. Kearifan lokal demikian sekaligus representasi sosial budaya tentang konsep jenis pangan di lokalitas tertentu.

"Pemerintah perlu memberi dukungan optimal baik dari sisi infrastruktur, jaringan distribusi, hingga pemasarannya agar potensi lokal ini dapat terus berkembang," ujarnya.

Terkait pupuk bersubsidi, Anggia juga melihat masih banyak problem krusial yang belum tertangani secara baik. Dari sisi anggaran alokasi pupuk bersubsidi, tiga tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Pada 2019 dialokasikan Rp29 triliun tapi turun menjadi Rp26 triliun pada 2020, turun lagi menjadi Rp25,2 triliun pada 2021 dan 2022.

Dari sisi penyaluran, terdapat permasalahan data kebutuhan pupuk bersubsidi dan e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik) yang tidak valid dan akurat sehingga distribusinya bermasalah. Banyak petani yang tidak terdaftar di e-RDKK, sering terjadi kelambatan pupuk bersubsidi akibat lambatnya penetapan alokasi oleh pemerintah di daerah, kinerja penyuluh pertanian mengenai penggunaan pupuk berimbang yang masih belum optimal, hingga penyaluran melalui kartu tani masih bermasalah hampir di semua daerah. Penerbitan kartu tani harus berdasarkan e-RDKK sementara e-RDKK masih bermasalah.

Di 2023, Anggia menegaskan perlu ada perbaikan tata kelola penyaluran, misalnya penyalurannya dapat melalui BumDes, juga penerbitan Kartu Tani perlu didukung infrastruktur yang baik serta sosialisasi lebih luas. Perbaikan data terkait luas lahan petani harus dilakukan agar pupuk subsidi tepat sasaran. Selain itu, pengembangan pupuk organik perlu dimasifkan melalui pemanfaatan program UPPO (Unit Pengolah Pupuk Organik).

Secara holistik, Anggia memandang catatan kebijakan pangan sepanjang 2022 ini harus menjadi evaluasi mendasar agar bolong-bolong dan kelemahan yang terjadi di sana-sini dapat diminimalisir di 2023. Sumber daya pertanian, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lahan dan potensi komoditasnya butuh dikelola lebih baik lagi.

"Hasil monitoring, evaluasi, review, dan refleksi kebijakan pangan pada 2022 ini harus dapat digunakan sebagai bahan penting untuk melakukan langkah-langkah lebih strategis dan aksi nyata perbaikan tata kelola pangan yang lebih berdampak dan lebih bermanfaat buat masyarakat secara luas," katanya.