Mendagri Minta TNI-Polri Cegah Sweeping Saat Nataru oleh Ormas Tertentu
loading...
Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Kerukunan Umat Beragama Menjelang Perayaan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (23/12/2022). Foto/Dok Kemendagri
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau Polri, TNI, dan pihak terkait lainnya agar bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendukung kesiapsiagaan menjelang Natal dan Tahun Baru ( Nataru ). Hal ini salah satunya dengan mendeteksi dini terkait potensi ancaman seperti sweeping yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) tertentu.
Hal tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantapan Kerukunan Umat Beragama Menjelang Perayaan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (23/12/2022). “Kita ingin menunjukkan bahwa harus ada perlindungan kepada warga-warga kita yang ingin menjalankan ibadah dengan tenang, aman, dan nyaman. Dan kita tunjukkan negara hadir melindungi,” kata Tito dalam keterangannya, Sabtu (24/12/2022).
Dia juga menekankan pentingnya untuk memperkuat kerukunan umat beragama, terlebih menjelang perayaan Nataru. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.10/8922/SJ tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada saat Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, Tito meminta agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi termasuk dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Koordinasi itu penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam perayaan Nataru. Dia menjelaskan, rapat yang digelar Forkopimda tersebut untuk membahas berbagai isu yang perlu diperhatikan menjelang perayaan Nataru.
Hal itu mulai dari masalah keagamaan, keamanan, lalu lintas, dan sebagainya. Forkopimda dan FKUB juga diminta memetakan potensi penolakan terhadap kegiatan keagamaan khususnya saat perayaan Nataru.
“Intinya untuk menciptakan kondisi aman, nyaman, dan tertib. Ini maksudnya adalah langkah proaktif, memetakan dan kemudian setelah itu melihat ada potensi penolakan segala macam segera untuk melakukan pendekatan person to person,” imbuhnya.
Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya Sestama BPIP Adhianti, Deputi II Bidang Dalam Negeri BIN Mayjen TNI Edmil Nurjamil, Dirjen Bimas Kristen Kemenag Jeane Marie Tulung, Dirjen Bimas Hindu Kemenag I Nengah Duija, dan Dirjen Bimas Budha Kemenag Supriyadi.
Selain itu, hadir pula Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung Amir Yanto, Plt Dirjen Bimas Katolik Kemenag Adiyarto Sumardjono, Sekretaris Deputi Persatuan Bangsa Kemenko Polhukam Brigjen Pol. Puja Laksana, Kapus Kerukunan Umat Beragama Kemenag Wawan Djunaedi, Waasops Panglima TNI Marsma TNI Budhi Achmadi, Paban A-2 Dir. A BAIS TNI Kolonel Inf. Zeni Djunaidhi, Kepala Sub Direktorat Kehidupan Bernegara Kombes Pol Achmad Ibrahim, serta sejumlah pejabat Kemendagri.
Hal tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantapan Kerukunan Umat Beragama Menjelang Perayaan Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (23/12/2022). “Kita ingin menunjukkan bahwa harus ada perlindungan kepada warga-warga kita yang ingin menjalankan ibadah dengan tenang, aman, dan nyaman. Dan kita tunjukkan negara hadir melindungi,” kata Tito dalam keterangannya, Sabtu (24/12/2022).
Dia juga menekankan pentingnya untuk memperkuat kerukunan umat beragama, terlebih menjelang perayaan Nataru. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.10/8922/SJ tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada saat Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, Tito meminta agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi termasuk dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Koordinasi itu penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam perayaan Nataru. Dia menjelaskan, rapat yang digelar Forkopimda tersebut untuk membahas berbagai isu yang perlu diperhatikan menjelang perayaan Nataru.
Hal itu mulai dari masalah keagamaan, keamanan, lalu lintas, dan sebagainya. Forkopimda dan FKUB juga diminta memetakan potensi penolakan terhadap kegiatan keagamaan khususnya saat perayaan Nataru.
“Intinya untuk menciptakan kondisi aman, nyaman, dan tertib. Ini maksudnya adalah langkah proaktif, memetakan dan kemudian setelah itu melihat ada potensi penolakan segala macam segera untuk melakukan pendekatan person to person,” imbuhnya.
Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya Sestama BPIP Adhianti, Deputi II Bidang Dalam Negeri BIN Mayjen TNI Edmil Nurjamil, Dirjen Bimas Kristen Kemenag Jeane Marie Tulung, Dirjen Bimas Hindu Kemenag I Nengah Duija, dan Dirjen Bimas Budha Kemenag Supriyadi.
Selain itu, hadir pula Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejagung Amir Yanto, Plt Dirjen Bimas Katolik Kemenag Adiyarto Sumardjono, Sekretaris Deputi Persatuan Bangsa Kemenko Polhukam Brigjen Pol. Puja Laksana, Kapus Kerukunan Umat Beragama Kemenag Wawan Djunaedi, Waasops Panglima TNI Marsma TNI Budhi Achmadi, Paban A-2 Dir. A BAIS TNI Kolonel Inf. Zeni Djunaidhi, Kepala Sub Direktorat Kehidupan Bernegara Kombes Pol Achmad Ibrahim, serta sejumlah pejabat Kemendagri.
(rca)
Lihat Juga :
