Prabowo Diharapkan Jadi Bapak Pemberantasan Korupsi Indonesia
Senin, 17 Maret 2025 - 22:42 WIB
loading...
Riset LSI Denny JA pada Maret 2025 menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan berhasil membawa Indonesia jadi negara maju jika mampu menaikkan Indeks CGI mencapai 70,00 dan jadi Bapak Pemberantasan Korupsi. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan berhasil membawa Indonesia menjadi negara maju jika dalam lima tahun mampu menaikkan Indeks Tata Kelola Pemerintahan (CGI) mencapai 70,00. Syarat lain juga Prabowo harus berhasil menjadi Bapak Pemberantasan Korupsi.
Demikian salah satu kesimpulan riset LSI Denny JA, Maret 2025. Dalam riset kali ini, LSI Denny JA mengembangkan indeks tata kelola pemerintahan dengan mendayagunakan enam indeks dunia yang kredibel. Saat ini CGI Indonesia masih rendah (53,17) dibandingkan dengan Korea Selatan (79,44), Jepang (84,11), dan Singapura (87,23).
Baca juga: Prabowo Larang Menteri Korupsi, Tidak Sepakat Dipersilakan Mundur
“Jika dalam lima tahun ini (2025-2029) Prabowo berhasil menjadi Bapak Pemberantas Korupsi Indonesia, juga berhasil menaikkan GGI dari 53,17 ke 70,00, Prabowo akan berhasil membawa Indonesia menjadi negara maju,” kata Denny JA dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).
Ia menjelaskan, untuk mengukur Good Governance Index (GGI) ada enam pilar utama yang masing-masing dipantau oleh lembaga internasional yang telah lama mengkaji kualitas pemerintahan dunia. Pertama, efektivitas Pemerintahan (25%) yang diukur oleh World Bank melalui Government Effectiveness Index (GEI) sejak 1996, mencakup 214 negara. Menilai efisiensi birokrasi, regulasi, serta kualitas layanan publik.
Kedua, pemberantasan korupsi (20). Diukur oleh Transparency International melalui Corruption Perceptions Index (CPI) sejak 1995, meliputi 180 negara. Indeks ini mencerminkan seberapa bersih pemerintahan dari praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, digitalisasi pemerintahan (15%). Diukur oleh UN DESA melalui E-Government Development Index (EGDI) sejak 2003, mencakup 193 negara. Digitalisasi mempercepat layanan publik dan menutup celah korupsi.
Keempat, demokrasi (15%). Diukur oleh Economist Intelligence Unit melalui Democracy Index (DI) sejak 2006, mencakup 167 negara. Menilai transparansi politik, kebebasan sipil, dan partisipasi rakyat. Kelima, pembangunan manusia (15%). Diukur oleh UNDP melalui Human Development Index (HDI) sejak 1990, meliputi 191 negara. Negara maju tidak diukur dari PDB-nya saja, tetapi dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan harapan hidup rakyatnya.
Demikian salah satu kesimpulan riset LSI Denny JA, Maret 2025. Dalam riset kali ini, LSI Denny JA mengembangkan indeks tata kelola pemerintahan dengan mendayagunakan enam indeks dunia yang kredibel. Saat ini CGI Indonesia masih rendah (53,17) dibandingkan dengan Korea Selatan (79,44), Jepang (84,11), dan Singapura (87,23).
Baca juga: Prabowo Larang Menteri Korupsi, Tidak Sepakat Dipersilakan Mundur
“Jika dalam lima tahun ini (2025-2029) Prabowo berhasil menjadi Bapak Pemberantas Korupsi Indonesia, juga berhasil menaikkan GGI dari 53,17 ke 70,00, Prabowo akan berhasil membawa Indonesia menjadi negara maju,” kata Denny JA dalam keterangannya, Senin (17/3/2025).
Ia menjelaskan, untuk mengukur Good Governance Index (GGI) ada enam pilar utama yang masing-masing dipantau oleh lembaga internasional yang telah lama mengkaji kualitas pemerintahan dunia. Pertama, efektivitas Pemerintahan (25%) yang diukur oleh World Bank melalui Government Effectiveness Index (GEI) sejak 1996, mencakup 214 negara. Menilai efisiensi birokrasi, regulasi, serta kualitas layanan publik.
Kedua, pemberantasan korupsi (20). Diukur oleh Transparency International melalui Corruption Perceptions Index (CPI) sejak 1995, meliputi 180 negara. Indeks ini mencerminkan seberapa bersih pemerintahan dari praktik suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, digitalisasi pemerintahan (15%). Diukur oleh UN DESA melalui E-Government Development Index (EGDI) sejak 2003, mencakup 193 negara. Digitalisasi mempercepat layanan publik dan menutup celah korupsi.
Keempat, demokrasi (15%). Diukur oleh Economist Intelligence Unit melalui Democracy Index (DI) sejak 2006, mencakup 167 negara. Menilai transparansi politik, kebebasan sipil, dan partisipasi rakyat. Kelima, pembangunan manusia (15%). Diukur oleh UNDP melalui Human Development Index (HDI) sejak 1990, meliputi 191 negara. Negara maju tidak diukur dari PDB-nya saja, tetapi dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan harapan hidup rakyatnya.
Lihat Juga :
