Cegah Liberalisasi BUMN lewat Penguatan Pengawasan Negara
Sabtu, 11 Juli 2020 - 17:38 WIB
loading...
Isu mengenai polemik tentang penunjukkan komisaris BUMN dari unsur pemerintah mengemuka belakangan ini. Foto/Ilustrasi/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Isu mengenai polemik tentang penunjukkan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari unsur pemerintah mengemuka belakangan ini.
Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Indonesia Wignyo Prasetyo mensinyalir ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap BUMN oleh pihak-pihak tertentu dengan memakai isu tersebut.
"Resistensi penempatan personel dari unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita juga harus cermat, sepertinya ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN," tutur Wignyo dalam siaran persnya Sabtu 11 Juli 2020.
Menurut dia, upaya tersebut juga sebagian dari pelemahan peran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Saya rasa di balik polemik ini ada yang ingin mencoba-coba menggulirkan wacana liberalisasi BUMN dengan cara menempatkan semua komisaris BUMN dari unsur swasta. Ya kita lihat saja arahnya akan kemana,” tuturnya.
Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Indonesia Wignyo Prasetyo mensinyalir ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap BUMN oleh pihak-pihak tertentu dengan memakai isu tersebut.
"Resistensi penempatan personel dari unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita juga harus cermat, sepertinya ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN," tutur Wignyo dalam siaran persnya Sabtu 11 Juli 2020.
Menurut dia, upaya tersebut juga sebagian dari pelemahan peran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Saya rasa di balik polemik ini ada yang ingin mencoba-coba menggulirkan wacana liberalisasi BUMN dengan cara menempatkan semua komisaris BUMN dari unsur swasta. Ya kita lihat saja arahnya akan kemana,” tuturnya.
Lihat Juga :
