Pemerintah Segera Cabut PPKM, DPR: Harus Berbasis Kajian Matang
Jum'at, 23 Desember 2022 - 06:21 WIB
loading...
Pemerintah berencana mencabut status PPKM pada akhir tahun. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berencana menghentikan kebijakan Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) di akhir 2022. Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengingatkan agar pemerintah untuk menerapkan kebijakan secara arif. Sebab WHO pun belum melepas status pandemi Covid-19.
"Di berbagai negara, kondisi Covid-19 itu memang berbeda-beda. Ada yang sudah relatif aman, ada juga yang masih terpapar. Masyarakatnya pun menyikapi dengan berbagai cara. Ada yang masih ketat dengan prokes, ada yang sudah longgar, bahkan ada yang sudah tidak memperhatikan lagi soal itu," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).
Meski kasus Covid-19 melandai, menurut Ketua Fraksi PAN DPR ini, Indonesia semestinya tetap selektif dalam mengeluarkan kebijakan. Pasalnya, kasus Covid-19 masih ditemukan dan masih banyak yang terpapar. Artinya, kalaupun ada kebijakan pencabutan PPKM, harus dibarengi dengan arahan dan imbauan kepada masyarakat.
Baca juga: Perpanjangan PPKM, Warganet: Ada PPKM atau Tidak Sepertinya Biasa Saja
"Misalnya, masyarakat diminta tetap menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). PHBS ini diperlukan tidak hanya saat pandemi Covid, tapi di setiap saat," sarannya
Saleh menilai, imbauan terhadap PHBS ini bisa dilakukan di tempat kerja, di kampus, sekolah, pasar, rumah ibadah, dan tempat-tempat lainnya. Dengan PHBS, masyarakat diyakini akan jauh dari penyakit.
Bahkan, Saleh menambahkan, tidak salah juga jika pemerintah mempromosikannya melalui Germas (gerakan masyarakat hidup sehat) yang sudah dicanangkan jauh sebelum pandemi. Dan jika PPKM dicabut, intensitas dan intensifikasi Germas perlu ditingkatkan.
"Di berbagai negara, kondisi Covid-19 itu memang berbeda-beda. Ada yang sudah relatif aman, ada juga yang masih terpapar. Masyarakatnya pun menyikapi dengan berbagai cara. Ada yang masih ketat dengan prokes, ada yang sudah longgar, bahkan ada yang sudah tidak memperhatikan lagi soal itu," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).
Meski kasus Covid-19 melandai, menurut Ketua Fraksi PAN DPR ini, Indonesia semestinya tetap selektif dalam mengeluarkan kebijakan. Pasalnya, kasus Covid-19 masih ditemukan dan masih banyak yang terpapar. Artinya, kalaupun ada kebijakan pencabutan PPKM, harus dibarengi dengan arahan dan imbauan kepada masyarakat.
Baca juga: Perpanjangan PPKM, Warganet: Ada PPKM atau Tidak Sepertinya Biasa Saja
"Misalnya, masyarakat diminta tetap menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). PHBS ini diperlukan tidak hanya saat pandemi Covid, tapi di setiap saat," sarannya
Saleh menilai, imbauan terhadap PHBS ini bisa dilakukan di tempat kerja, di kampus, sekolah, pasar, rumah ibadah, dan tempat-tempat lainnya. Dengan PHBS, masyarakat diyakini akan jauh dari penyakit.
Bahkan, Saleh menambahkan, tidak salah juga jika pemerintah mempromosikannya melalui Germas (gerakan masyarakat hidup sehat) yang sudah dicanangkan jauh sebelum pandemi. Dan jika PPKM dicabut, intensitas dan intensifikasi Germas perlu ditingkatkan.
Lihat Juga :
