PPKM Akan Dihentikan, Masyarakat Jangan Euforia Berlebihan
loading...
Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meyakini rencana pemerintah menghentikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sudah melalui kajian mendalam. Foto/Ilustrasi/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meyakini rencana pemerintah menghentikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM ) sudah melalui kajian mendalam. Dia juga meyakini pemerintah sudah mendengar masukan ahli dan melihat fakta di lapangan, termasuk jumlah kasus harian dan fatality rate.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) ini memahami rencana pemerintah tersebut. "Sehingga apa yang Presiden Jokowi rencanakan sudah melalui rencana matang. DPR bisa memahami rencana itu. Tapi ada beberapa catatan agar apa yang direncanakan itu bisa lebih baik lagi," ujar Rahmad, Kamis (22/12/2022).
Kendati demikian, dia menilai gerakan disiplin protokol kesehatan, pola hidup sehat, dan ikut vaksinasi harus tetap digelorakan meski Indonesia menyudahi PPKM. "Meski suasana sudah cukup baik, kita jangan lengah. Jangan sampai kita menganggap Covid-19 tidak berbahaya, sehingga kita tetap melindungi diri dengan protokol kesehatan," tuturnya.
Lebih lanjut dia menuturkan bahwa suntikan vaksin dosis ketiga atau booster di Indonesia masih rendah. Padahal di beberapa negara sudah menjalankan suntikan ke empat atau booster kedua.
Maka itu, gerakan vaksinasi Covid-19 dinilai perlu terus disampaikan kepada masyarakat. "Meski langkah pemerintah bisa dipahami, saya kira tetap kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Silakan liburan akhir tahun, tapi tetap protokol kesehatan dan vaksinasi," imbuhnya.
Diketahui, pemerintah membatasi mobilitas masyarakat sejak beberapa bulan Covid-19 ditemukan di Indonesia pada 2020. Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM berlevel hingga 9 Januari 2023.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang menyudahi PPKM seiring semakin terkendalinya penanganan Covid-19. Dalam pekan ini, Jokowi berharap bisa mendapatkan kajian dari Kementerian Kesehatan mengenai kondisi pandemi saat ini sebagai landasan untuk menerbitkan keputusan presiden tentang penghentian PPKM.
"Kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200. Dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB-PPKM kita," kata Jokowi, Rabu, 21 Desember 2022.
Rencana pemerintah itu pun disambut baik oleh Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani. Dirinya optimistis bahwa kebijakan tersebut bakal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau nanti diumumkan menjadi endemi, tentu akan sangat baik. Ekonomi kita kemarin sempat turun sampai minus 5% lebih karena kegiatan masyarakat dihentikan PPKM,” kata Hariyadi.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) ini memahami rencana pemerintah tersebut. "Sehingga apa yang Presiden Jokowi rencanakan sudah melalui rencana matang. DPR bisa memahami rencana itu. Tapi ada beberapa catatan agar apa yang direncanakan itu bisa lebih baik lagi," ujar Rahmad, Kamis (22/12/2022).
Kendati demikian, dia menilai gerakan disiplin protokol kesehatan, pola hidup sehat, dan ikut vaksinasi harus tetap digelorakan meski Indonesia menyudahi PPKM. "Meski suasana sudah cukup baik, kita jangan lengah. Jangan sampai kita menganggap Covid-19 tidak berbahaya, sehingga kita tetap melindungi diri dengan protokol kesehatan," tuturnya.
Lebih lanjut dia menuturkan bahwa suntikan vaksin dosis ketiga atau booster di Indonesia masih rendah. Padahal di beberapa negara sudah menjalankan suntikan ke empat atau booster kedua.
Maka itu, gerakan vaksinasi Covid-19 dinilai perlu terus disampaikan kepada masyarakat. "Meski langkah pemerintah bisa dipahami, saya kira tetap kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Silakan liburan akhir tahun, tapi tetap protokol kesehatan dan vaksinasi," imbuhnya.
Diketahui, pemerintah membatasi mobilitas masyarakat sejak beberapa bulan Covid-19 ditemukan di Indonesia pada 2020. Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM berlevel hingga 9 Januari 2023.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang menyudahi PPKM seiring semakin terkendalinya penanganan Covid-19. Dalam pekan ini, Jokowi berharap bisa mendapatkan kajian dari Kementerian Kesehatan mengenai kondisi pandemi saat ini sebagai landasan untuk menerbitkan keputusan presiden tentang penghentian PPKM.
"Kemarin kasus harian kita berada di angka 1.200. Dan mungkin nanti akhir tahun kita akan menyatakan berhenti PSBB-PPKM kita," kata Jokowi, Rabu, 21 Desember 2022.
Rencana pemerintah itu pun disambut baik oleh Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani. Dirinya optimistis bahwa kebijakan tersebut bakal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau nanti diumumkan menjadi endemi, tentu akan sangat baik. Ekonomi kita kemarin sempat turun sampai minus 5% lebih karena kegiatan masyarakat dihentikan PPKM,” kata Hariyadi.
(rca)
Lihat Juga :
