Indeks Kerawanan Pemilu 2024, Bawaslu: DKI Jakarta Tertinggi se-Indonesia
Jum'at, 16 Desember 2022 - 12:25 WIB
loading...
Anggota Bawaslu RI dari Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty mengungkapkan DKI Jakarta menjadi provinsi paling tinggi dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan DKI Jakarta menjadi provinsi paling tinggi dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Hasil IKP dan Pemilihan Serentak 2024, Jakarta mendapat nilai 88,95.
Provinsi Sulawesi Utara menyusul di peringkat 2 dengan poin 87,48 dan Maluku Utara 84,86 di peringkat 3. Selanjutnya Jawa Barat di peringkat 4 dengan 77,04 dan Kalimantan Timur peringkat 5 dengan poin 77,04. Baca juga: Akses Sipol KPU Terbatas, Bawaslu Mengaku Kesulitan Awasi Proses Pemilu 2024
Anggota Bawaslu RI dari Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty mengatakan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 menegaskan, jika aspek profesionalisme tidak dijaga dan dikuatkan, berpeluang besar memberikan pengaruh terhadap lahirnya kerawanan di Pemilu 2024.
"Dimensi penyelenggaraan pemilu ini lebih tinggi konstribusinya terhadap potensi lahirnya kerawanan pemilu dibandingkan tiga dimensi lainnya, yakni dimensi konteks sosial politik, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi politik," ujarnya saat peluncuran IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2022).
Dia menjelaskan di tingkat provinsi, dimensi penyelenggaraan pemilu tercatat menjadi dimensi paling tinggidalam mempengaruhi kerawanan pemilu dengan skor 54,27. Dimensi berikutnya yang berpotensi besar melahirkan kerawanan pemilu adalah dimensi konteks sosial politik denganskor 46,55.
Kemudian dilanjutkan dengan dimensi kontestasi dengan skor 40,75. Terakhir,dimensi yang potensinya paling minim dalam melahirkan kerawanan pemilu adalah dimensi partisipasi politik yang memiliki skor 17,23.
Hal yang sama juga terjadi di tingkat kabupaten/kota. Dimensi penyelenggaraan pemilu juga menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi lahirnya kerawanan pemilu dengan skor 42,22.
"Dimensi ini diikuti oleh dimensi konteks sosial politik yang berada di skor 31,13. Selanjutnya dimensi kontestasi dengan skor 26,22 dan terakhir dimensi partisipasi politik dengan skor 3,83," jelasnya.
Loly menjelaskan Bawaslu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama. Terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan Pemilu 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.
Berikut sejumlah isu yang harus menjadi perhatian bersama jelang Pemilu 2024:
1. Netralitas penyelenggara pemilu harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus merawat harapan publik akan proses pemilihan umum yang lebih kredibel dan akuntabel. Polemik proses verifikasi faktual partai politik yang diwarnai oleh ketegangan di internal penyelenggara pemilu, menjadi
pengalaman penting bagi penyelenggara pemilu terkait urgensi menjaga netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.
2. Pelaksanaan tahapan pemilu di Daerah Otonomi Baru di wilayah Papua dan Papua Barat harus menjadi perhatian khusus, terutama terkait kesiapan wilayah baru tersebut dalammengikuti ritme dari tahapan pemilu yang sudah berjalan.
3. Potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik tetap harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas selama tahapan pemilihan umum berjalan
4. Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yangterjadi dari dinamika politik di dunia digital. Baca juga: Tak Lolos Pemilu 2024, Partai Ummat Gugat KPU ke Bawaslu Besok
5. Pemenuhan hak memilih dan dipilih tetap harus dijamin sebagai bagian dari upaya melayani hak-hak warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan.
Provinsi Sulawesi Utara menyusul di peringkat 2 dengan poin 87,48 dan Maluku Utara 84,86 di peringkat 3. Selanjutnya Jawa Barat di peringkat 4 dengan 77,04 dan Kalimantan Timur peringkat 5 dengan poin 77,04. Baca juga: Akses Sipol KPU Terbatas, Bawaslu Mengaku Kesulitan Awasi Proses Pemilu 2024
Anggota Bawaslu RI dari Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Lolly Suhenty mengatakan IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 menegaskan, jika aspek profesionalisme tidak dijaga dan dikuatkan, berpeluang besar memberikan pengaruh terhadap lahirnya kerawanan di Pemilu 2024.
"Dimensi penyelenggaraan pemilu ini lebih tinggi konstribusinya terhadap potensi lahirnya kerawanan pemilu dibandingkan tiga dimensi lainnya, yakni dimensi konteks sosial politik, dimensi kontestasi, dan dimensi partisipasi politik," ujarnya saat peluncuran IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2022).
Dia menjelaskan di tingkat provinsi, dimensi penyelenggaraan pemilu tercatat menjadi dimensi paling tinggidalam mempengaruhi kerawanan pemilu dengan skor 54,27. Dimensi berikutnya yang berpotensi besar melahirkan kerawanan pemilu adalah dimensi konteks sosial politik denganskor 46,55.
Kemudian dilanjutkan dengan dimensi kontestasi dengan skor 40,75. Terakhir,dimensi yang potensinya paling minim dalam melahirkan kerawanan pemilu adalah dimensi partisipasi politik yang memiliki skor 17,23.
Hal yang sama juga terjadi di tingkat kabupaten/kota. Dimensi penyelenggaraan pemilu juga menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi lahirnya kerawanan pemilu dengan skor 42,22.
"Dimensi ini diikuti oleh dimensi konteks sosial politik yang berada di skor 31,13. Selanjutnya dimensi kontestasi dengan skor 26,22 dan terakhir dimensi partisipasi politik dengan skor 3,83," jelasnya.
Loly menjelaskan Bawaslu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama. Terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan Pemilu 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.
Berikut sejumlah isu yang harus menjadi perhatian bersama jelang Pemilu 2024:
1. Netralitas penyelenggara pemilu harus dijaga, dirawat, dan dikuatkan untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus merawat harapan publik akan proses pemilihan umum yang lebih kredibel dan akuntabel. Polemik proses verifikasi faktual partai politik yang diwarnai oleh ketegangan di internal penyelenggara pemilu, menjadi
pengalaman penting bagi penyelenggara pemilu terkait urgensi menjaga netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.
2. Pelaksanaan tahapan pemilu di Daerah Otonomi Baru di wilayah Papua dan Papua Barat harus menjadi perhatian khusus, terutama terkait kesiapan wilayah baru tersebut dalammengikuti ritme dari tahapan pemilu yang sudah berjalan.
3. Potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik tetap harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas selama tahapan pemilihan umum berjalan
4. Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yangterjadi dari dinamika politik di dunia digital. Baca juga: Tak Lolos Pemilu 2024, Partai Ummat Gugat KPU ke Bawaslu Besok
5. Pemenuhan hak memilih dan dipilih tetap harus dijamin sebagai bagian dari upaya melayani hak-hak warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan.
(kri)
Lihat Juga :
