Tekan Pengangguran Muda, Pemerintah Perlu Dorong Program Padat Karya
Jum'at, 10 Juli 2020 - 20:12 WIB
loading...
Program padat karya bisa menjadi salah satu solusi realistis untuk mengatasi tingginya pengangguran kalangan muda di Indonesia. Foto/Okezone
A
A
A
JAKARTA - Program padat karya bisa menjadi salah satu solusi realistis untuk mengatasi tingginya pengangguran kalangan muda di Indonesia. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyikapi pengangguran yang dominasi usia 15-24 tahun.
(Baca juga: Dirotasi PDIP, Ini Rekam Jejak Rieke Diah Pitaloka Kawal RUU HIP dan Ciptaker)
"Ada solusi konkret dan realistis yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Mau tidak mau, dalam kondisi pandemi saat ini, pemerintah harus menciptakan banyak proyek atau program padat karya," terang Faisal kepada SINDOnews, Kamis (9/7/2020).
Ia mencontohkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memiliki program padat karya tunai (PKT) di desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Selain untuk infrastruktur, menurut Faisal, tujuan program itu untuk menyerap tenaga kerja lokal sehingga masyarakat setempat bisa meraih penghasilan.
"Dalam kondisi krisis, mestinya yang perlu didorong oleh pemerintah adalah hal seperti itu, program yang sifatnya padat kerja dengan melibatkan BUMN untuk menciptakan proyek semacam ini untuk menyerap tenaga kerja," ujarnya. (Baca juga: Omnibus Law dan Ongkos PHK)
Skema lain, lanjut Faisal, melalui program dana desa dan bantuan sosial (bansos) yang diarahkan untuk menciptakan proyek-proyek yang bisa dikerjakan masyarakat setempat. Bila pandemi sudah selesai dan ekonomi sudah mulai pulih, maka pemerintah bisa mendorong kembali konsep link and match yang masih lemah dengan berbagai pelatihan.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan ada sejumlah masalah ketenagakerjaan di Indonesia saat ini. Salah satunya yaitu pengangguran usia muda.
Dalam paparan Menaker Ida Fauziyah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/7) lalu, masyarakat yang paling banyak menganggur adalah berusia muda dengan rentang umur 15-24 tahun. Mereka umumnya berlatar belakang pendidikan SMA dan SMK.
(Baca juga: Dirotasi PDIP, Ini Rekam Jejak Rieke Diah Pitaloka Kawal RUU HIP dan Ciptaker)
"Ada solusi konkret dan realistis yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan lapangan kerja. Mau tidak mau, dalam kondisi pandemi saat ini, pemerintah harus menciptakan banyak proyek atau program padat karya," terang Faisal kepada SINDOnews, Kamis (9/7/2020).
Ia mencontohkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memiliki program padat karya tunai (PKT) di desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Selain untuk infrastruktur, menurut Faisal, tujuan program itu untuk menyerap tenaga kerja lokal sehingga masyarakat setempat bisa meraih penghasilan.
"Dalam kondisi krisis, mestinya yang perlu didorong oleh pemerintah adalah hal seperti itu, program yang sifatnya padat kerja dengan melibatkan BUMN untuk menciptakan proyek semacam ini untuk menyerap tenaga kerja," ujarnya. (Baca juga: Omnibus Law dan Ongkos PHK)
Skema lain, lanjut Faisal, melalui program dana desa dan bantuan sosial (bansos) yang diarahkan untuk menciptakan proyek-proyek yang bisa dikerjakan masyarakat setempat. Bila pandemi sudah selesai dan ekonomi sudah mulai pulih, maka pemerintah bisa mendorong kembali konsep link and match yang masih lemah dengan berbagai pelatihan.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan ada sejumlah masalah ketenagakerjaan di Indonesia saat ini. Salah satunya yaitu pengangguran usia muda.
Dalam paparan Menaker Ida Fauziyah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/7) lalu, masyarakat yang paling banyak menganggur adalah berusia muda dengan rentang umur 15-24 tahun. Mereka umumnya berlatar belakang pendidikan SMA dan SMK.
(maf)
Lihat Juga :
