Rencana Pembelian 8 Unit Osprey untuk Jawab Tuntutan Kebutuhan Alutsista
Jum'at, 10 Juli 2020 - 19:52 WIB
loading...
A
A
A
"Contohnya saja di Papua, di Papua itu helikopter yang layak dipakai Kodam aja enggak ada sama sekali. Padahal ini wilayahnya memang sangat krusial sekali dari gangguan ancaman keamanan tetapi helikopter yang dimiliki Kodam saja enggak ada, yang dimiliki malah ada helikopter satgas yang di Timika, itu angkatan darat punya dua unit. Lain daripada itu enggak ada," imbuhnya.
Dia pun mengingatkan belum lama ini helikopter milik angkatan darat jatuh di Nduga, Papua. "Sampai sekarang enggak ada lagi stok yang ditambahkan ke Papua untuk beroperasi. Nah ini belum kita bicara soal di Poso, di Aceh, dan lain-lain daerah-daerah yang rawan misalnya, tapi kita juga bicara soal patroli rutin kapal perang dilengkapi dengan helikopter dan lain-lain untuk bisa memonitor wilayah perairan laut kita, itu sangat minim sekali," tuturnya.
Maka itu, menurut dia, kebutuhan alutsista yang sangat mendesak seperti pesawat tempur, helikopter dan kapal perang harus terus ditingkatkan untuk pertahanan negara. Sehingga, lanjut dia, pemenuhan alutsista harus menjadi kebutuhan prioritas yang harus diselesaikan Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.
Apalagi, dengan visi besar Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk membenahi kekurangan alutsista yang tersedia di dalam negeri. Karena, sambung dia, kemampuan alutsista Indonesia tidak mampu mengimbangi negara tetangga.
"Jadi langkah-langkah yang dilakukan menteri pertahanan itu merupakan bagian dari memperkuat pertahanan kita, sehingga kita tidak dianggap sebelah mata oleh negara-negara sahabat apalagi negara tetangga kita yang selalu melakukan manuver dalam latihan militer memasuki wilayah udara kita. Jadi saya pikir apapun kebijakan pemerintah hari ini melalui Menteri Pertahanan itulah yang terbaik untuk menjawab kebutuhan kita ke depan," katanya.
Dia pun mengingatkan belum lama ini helikopter milik angkatan darat jatuh di Nduga, Papua. "Sampai sekarang enggak ada lagi stok yang ditambahkan ke Papua untuk beroperasi. Nah ini belum kita bicara soal di Poso, di Aceh, dan lain-lain daerah-daerah yang rawan misalnya, tapi kita juga bicara soal patroli rutin kapal perang dilengkapi dengan helikopter dan lain-lain untuk bisa memonitor wilayah perairan laut kita, itu sangat minim sekali," tuturnya.
Maka itu, menurut dia, kebutuhan alutsista yang sangat mendesak seperti pesawat tempur, helikopter dan kapal perang harus terus ditingkatkan untuk pertahanan negara. Sehingga, lanjut dia, pemenuhan alutsista harus menjadi kebutuhan prioritas yang harus diselesaikan Pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin.
Apalagi, dengan visi besar Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk membenahi kekurangan alutsista yang tersedia di dalam negeri. Karena, sambung dia, kemampuan alutsista Indonesia tidak mampu mengimbangi negara tetangga.
"Jadi langkah-langkah yang dilakukan menteri pertahanan itu merupakan bagian dari memperkuat pertahanan kita, sehingga kita tidak dianggap sebelah mata oleh negara-negara sahabat apalagi negara tetangga kita yang selalu melakukan manuver dalam latihan militer memasuki wilayah udara kita. Jadi saya pikir apapun kebijakan pemerintah hari ini melalui Menteri Pertahanan itulah yang terbaik untuk menjawab kebutuhan kita ke depan," katanya.
(cip)