Menteri LHK Ungkap Sejumlah Langkah Penanganan Lingkungan di Lahan Gambut
loading...
A
A
A
Dia mengatakan, Indonesia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam pengelolaan lahan gambut. "Kepemimpinan Menteri LHK Siti Nurbaya luar biasa. Saat mengunjungi Indonesia dan melihat langsung kerjanya," ucap Goldsmit dalam sambutan virtualnya.
"Saya yakin Indonesia sedang memimpin dunia sekarang dalam perlindungan dan restorasi lahan gambut. Menteri Siti Nurbaya menekankan pada saya kebutuhan untuk memperbaiki dan melindungi lahan gambut untuk dapat mengurangi emisi," sambungnya.
Workshop internasional ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro, kemudian Direktur Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Ditjen PPKL KLHK, SPM Budisusanti.
Selain itu, 63 orang juga menghadiri acara tersebut, yang terdiri dari 36 peserta internasional dan 27 peserta lokal yaitu negara anggota ASEAN, Republic of Congo, Democratic Republic of Congo, Fiji, Peru, negara Anggota G20 (Perancis, Turki, dan EU), organisasi internasional (ITPC, GEF, dan IFAD), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, serta kementerian/lembaga terkait.
"Saya yakin Indonesia sedang memimpin dunia sekarang dalam perlindungan dan restorasi lahan gambut. Menteri Siti Nurbaya menekankan pada saya kebutuhan untuk memperbaiki dan melindungi lahan gambut untuk dapat mengurangi emisi," sambungnya.
Workshop internasional ini dilaksanakan secara hybrid dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro, kemudian Direktur Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Ditjen PPKL KLHK, SPM Budisusanti.
Selain itu, 63 orang juga menghadiri acara tersebut, yang terdiri dari 36 peserta internasional dan 27 peserta lokal yaitu negara anggota ASEAN, Republic of Congo, Democratic Republic of Congo, Fiji, Peru, negara Anggota G20 (Perancis, Turki, dan EU), organisasi internasional (ITPC, GEF, dan IFAD), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi, serta kementerian/lembaga terkait.
(maf)