Pemilu 2024 dan Potensi Konflik

Sayangnya resonansi elite ketika mencapai resolusi konflik pascapemilu tidak menjalar ke akar rumput. Elite politik sudah berdamai, masyarakat masih berkonflik. Karakter konflik politik ini harus dicermati. Sejak dini dan dalam setiap tahapan, para elite politik harus menunjukkan semangat kompetisi yang cerdas, kreatif dan damai.

Upaya menciptakan pemilu yang damai juga menuntut penyelenggara dan pengawas pemilu bekerja secara independen, netral dan profesional. Kesalahan atau kekurangan dalam hal teknis penyelenggaraan maupun pengawasan pemilu bisa menyebabkan ketegangan dan memicu konflik berkepanjangan di antara kelompok masyarakat. Selain itu perlu penegakan aturan kepemiluan yang tegas dari para pihak yang berwenang. Penegakan hukum kepemiluan yang tegas ini diharapkan dapat menekan pertentangan diantara kontestan, pendukung dan kelompok masyarakat.

Tak kalah penting adalah peran pemerintah dan penegak hukum dalam menertibkan pendengung atau buzzer yang sering meresahkan dan sengaja memancing konflik di antara kelompok masyarakat. Subjek ini menjadi target vital dalam menciptakan pemilu damai dan edukatif.

Pemerintah perlu mengambil langkag-langkah taktis dan menciptakan sistem pengendalian penyebaran ujaran kebencian maupun berita bohong dari para pendengung. Sebagai upaya terakhir, penegak hukum juga harus tegas tanpa pandang bulu dalam menindak aktivitas pendengung yang memicu konflik politik.

Pemilu dan pilkada 2024 sebagai pesta demokrasi memiliki beban untuk sekaligus menghapus polarisasi yang terjadi saat ini dan mendewasakan masyarakat dalam berpolitik. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan konflik politik selama ini menjadi konstruktif untuk membangun dan menjaga integrasi nasional.

Polarisasi selama ini telah menimbulkan perpecahan yang memiliki daya rusak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu seluruh pihak yang mempunyai wewenang perlu bekerja keras menciptakan pemilu yang damai dan positif sejak dini.