Wujudkan Pemerintahan Efektif dan Efisien, Kemendagri Ajak Semua Pihak Dukung SIPD RI
loading...
A
A
A
Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) mengajak semua pihak mendukung Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Sistem ini dapat membuat layanan pemerintahan lebih efektif dan efisien.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menuturkan, SIPD RI merupakan generasi baru dari transformasi SIPD sebelumnya. Transformasi tersebut membuat SIPD RI menjadi aplikasi umum yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah (Pemda) maupun kementerian/lembaga. Upaya ini dilakukan untuk menyatukan aplikasi yang banyak dibangun oleh kementerian/lembaga, sehingga diharapkan nantinya lebih efektif dan efisien.
"Karena secara nyata memang masih terdapat 27.400 aplikasi, gabungan-gabungan dari kerajaan aplikasi besar dan aplikasi kecil, 2000-an server data ini. Ini adalah tantangan pertama kita yang kita sudah sepakat akan kita atasi bersama untuk agar menuju efektif dan efisien," kata Suhajar dalam Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sekaligus soft launching SIPD RI di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (10/12/2022). Bincang Stranas PK ini merupakan rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Suhajar, SIPD RI dapat mempercepat dan memudahkan antarkomponen pemerintah saling berbagi informasi. Hal ini sejalan dengan semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang ditandai dengan pelayanan yang efektif, cepat, dan mudah.
Berdasarkan hasil penelitian, negara-negara yang lebih maju adalah yang mampu mengubah atau mentransformasikan pemerintahannya menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif.
"Mari kita satukan mimpi kita, operasionalnya menyebutkan mari kita satukan tujuan kita, karena sesungguhnya masih ada masalah yang harus sambil berjalan kita selesaikan," katanya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro menuturkan, SIPD RI merupakan generasi baru dari transformasi SIPD sebelumnya. Transformasi tersebut membuat SIPD RI menjadi aplikasi umum yang bisa digunakan oleh pemerintah daerah (Pemda) maupun kementerian/lembaga. Upaya ini dilakukan untuk menyatukan aplikasi yang banyak dibangun oleh kementerian/lembaga, sehingga diharapkan nantinya lebih efektif dan efisien.
"Karena secara nyata memang masih terdapat 27.400 aplikasi, gabungan-gabungan dari kerajaan aplikasi besar dan aplikasi kecil, 2000-an server data ini. Ini adalah tantangan pertama kita yang kita sudah sepakat akan kita atasi bersama untuk agar menuju efektif dan efisien," kata Suhajar dalam Bincang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sekaligus soft launching SIPD RI di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (10/12/2022). Bincang Stranas PK ini merupakan rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Suhajar, SIPD RI dapat mempercepat dan memudahkan antarkomponen pemerintah saling berbagi informasi. Hal ini sejalan dengan semangat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang ditandai dengan pelayanan yang efektif, cepat, dan mudah.
Berdasarkan hasil penelitian, negara-negara yang lebih maju adalah yang mampu mengubah atau mentransformasikan pemerintahannya menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif.
"Mari kita satukan mimpi kita, operasionalnya menyebutkan mari kita satukan tujuan kita, karena sesungguhnya masih ada masalah yang harus sambil berjalan kita selesaikan," katanya.
(muh)