Mendagri Resmikan Provinsi Papua Barat Daya: Semua Cukup di Sorong
loading...
Mendagri Muhammad Tito Karnavian melantik Muhammad Musaad sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Jumat (9/12/2022). Foto/Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan diresmikannya daerah otonomi baru itu diharapkan memperpendek birokrasi yang semula terpusat di Manokwari, kini beralih ke Sorong.
"Harapan kita juga akan memperpendek birokrasi, tidak perlu lagi nanti koordinasi, komunikasi harus ke Manokwari dari Sorong Raya, (sekarang) cukup ke Kota Sorong sebagai ibu kota," kata Tito Karnavian saat memberikan sambutan pada peresmian sekaligus pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (9/12/2022).
Pembentukan provinsi baru di Papua merupakan solusi mengoptimalkan pelayanan publik. Langkah ini dinilai dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif, yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Baca juga: Dilantik Mendagri, Muhammad Musa’ad Sah Jadi Pj Gubernur Papua Barat Daya
"Perlu dilakukan pemekaran untuk mempersingkat birokrasi, memotong birokrasi yang panjang di tengah medan geografi Papua yang tidak mudah, serta ketersebaran yang sangat tinggi," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga meminta semua pihak membantu Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad yang telah dilantik untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam menyejahterakan masyarakat Papua lewat pemerataan pembangunan dan percepatan reformasi birokrasi.
"Harapan kita juga akan memperpendek birokrasi, tidak perlu lagi nanti koordinasi, komunikasi harus ke Manokwari dari Sorong Raya, (sekarang) cukup ke Kota Sorong sebagai ibu kota," kata Tito Karnavian saat memberikan sambutan pada peresmian sekaligus pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (9/12/2022).
Pembentukan provinsi baru di Papua merupakan solusi mengoptimalkan pelayanan publik. Langkah ini dinilai dapat memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif, yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Baca juga: Dilantik Mendagri, Muhammad Musa’ad Sah Jadi Pj Gubernur Papua Barat Daya
"Perlu dilakukan pemekaran untuk mempersingkat birokrasi, memotong birokrasi yang panjang di tengah medan geografi Papua yang tidak mudah, serta ketersebaran yang sangat tinggi," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga meminta semua pihak membantu Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad yang telah dilantik untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam menyejahterakan masyarakat Papua lewat pemerataan pembangunan dan percepatan reformasi birokrasi.
(abd)
Explore More