Anggota Komisi I DPR Nilai Pemerintah Tak Konsisten Jalankan ASO

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak konsisten dalam pelaksanaan pemadaman siaran analog atau analog switch off (ASO) . Semestinya kebijakan ini berlaku secara nasional bukan per wilayah.

"Artinya kalau tidak dilaksanakan secara nasional, tidak ada konsistensi dari pemerintah, kalau mau ya semuanya begitu, secara keseluruhan," kata Nurul Arifin dikutip dari video yang diunggah akun TikTok melisha65, Rabu (7/12/2022).

Politikus Partai Golkar itu menilai pemerintah memiliki kewajiban menyediakan infrastruktur di seluruh Indonesia sebagai tindak lanjut dari kebijakan ASO, utamanya terkait teknologi peralihan dari analog ke digital.

Baca juga: Sentil Kominfo, Nurul Arifin Sebut Pelaksanaan ASO Persulit Masyarakat

"Tapi ini buang badan seolah-olah dengan meligitimasi pencabutan, pengalihan dari analog ke digital di seputaran Jabodetabek saja sudah mewakili serepublik ini, itu tidak benar," ujarnya.

Nurul Arifin meyakini kebijakan ASO tidak akan menyulitkan masyarakat jika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memenuhi komitmennya dengan mendistribusikan 6 juta unit set top box (STB) kepada masyarakat tidak mampu. Sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, ASO dilakukan secara bertahap dari April, Agustus, dan terakhir November 2022. Dalam rentang waktu itu, Kominfo semestinya mengawal proses produksi hingga pendistribusian STB, sehingga 6 juta warga kurang mampu sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, mendapatkan haknya.

"Itu yang menurut saya tidak komitmen. Kalau nggak siap, lo jangan buru-buru dong, hanya bikin rakyat susah. Apalagi situasinya sekarang banyak krisis, ya kita tahu orang di bawah itu situasinya kayak apa, ini yang saya sesalkan," katanya.



Selain itu, Nurul Arifin juga menyoroti keharusan STB bersertifikat Kominfo. "Jadi pertanyaan saya, kenapa harus bersertifikasi, kenapa harus ada monopoli?" katanya.