Jelang Tutup Anggaran, Mendagri Minta Pemda Tingkatkan Realisasi APBD
Selasa, 06 Desember 2022 - 17:41 WIB
loading...
Mendagri Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan realisasi APBD . Menjelang tutup tahun anggaran 2022, peningkatan realisasi anggaran utamanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk mengendalikan inflasi.
Hal ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022). Rapat dihadiri secara daring oleh gubernur, bupati/wali kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam rakor tersebut, Tito mengapresiasi Pemda yang realisasi pendapatan di atas 85%. Dirinya juga meminta Pemda yang pendapatannya masih di bawah angka tersebut untuk meningkatkan kinerja. Apresiasi juga diberikan kepada Pemda yang berhasil mencatatkan angka realisasi belanja yang cukup tinggi. Bagi yang realisasi belanjanya rendah agar meningkatkan kinerja.
"Kemudian untuk realisasi belanja, tingkat nasional sudah 79,1%, artinya gabungan antara pusat dan daerah, tapi di daerah, kalau di pusat sudah tinggi-tinggi semua, Kemendagri sudah mencapai 88%, target 99%," kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/12/2022).
Tito juga menyoroti realisasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang merupakan salah satu instrumen pengendalian inflasi. Anggaran BTT bisa digunakan untuk pemberian subsidi transportasi atau penanganan masalah lainnya sesuai yang dihadapi masing-masing daerah. Namun, berdasarkan data yang dikantongi Mendagri, dari total BTT provinsi dan kabupaten/kota sebanyak Rp22 triliun, baru Rp7,7 triliun yang telah direalisasikan.
Hal ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022). Rapat dihadiri secara daring oleh gubernur, bupati/wali kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam rakor tersebut, Tito mengapresiasi Pemda yang realisasi pendapatan di atas 85%. Dirinya juga meminta Pemda yang pendapatannya masih di bawah angka tersebut untuk meningkatkan kinerja. Apresiasi juga diberikan kepada Pemda yang berhasil mencatatkan angka realisasi belanja yang cukup tinggi. Bagi yang realisasi belanjanya rendah agar meningkatkan kinerja.
"Kemudian untuk realisasi belanja, tingkat nasional sudah 79,1%, artinya gabungan antara pusat dan daerah, tapi di daerah, kalau di pusat sudah tinggi-tinggi semua, Kemendagri sudah mencapai 88%, target 99%," kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/12/2022).
Tito juga menyoroti realisasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang merupakan salah satu instrumen pengendalian inflasi. Anggaran BTT bisa digunakan untuk pemberian subsidi transportasi atau penanganan masalah lainnya sesuai yang dihadapi masing-masing daerah. Namun, berdasarkan data yang dikantongi Mendagri, dari total BTT provinsi dan kabupaten/kota sebanyak Rp22 triliun, baru Rp7,7 triliun yang telah direalisasikan.
Lihat Juga :
